KONAWE SELATAN — Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Peduli Keadilan (ARPEKA) Sultra bersama warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Laine, berakhir bentrok pada Senin (20/04/2026). Insiden terjadi di depan Gedung DPRD Konawe Selatan saat massa menyuarakan penolakan terhadap pembangunan fasilitas dermaga (jetty) milik PT TIS.
Massa menilai proyek tersebut diduga kuat belum mengantongi izin resmi dan berpotensi merusak ekosistem lingkungan serta mengancam hak-hak hidup masyarakat pemukiman setempat.
Kekecewaan Massa dan Pembakaran Ban
Situasi mulai memanas saat massa mendapat informasi bahwa Ketua DPRD Konawe Selatan sedang tidak berada di tempat. Kekecewaan massa memuncak karena isu pembangunan jetty tersebut dinilai sangat mendesak dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sebagai bentuk protes, massa aksi melakukan pembakaran ban di depan gerbang gedung legislatif. Ketegangan meningkat hingga terjadi saling dorong dan bentrokan fisik antara massa aksi dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas melakukan pengamanan.
Dugaan Tindakan Represif
Pihak ARPEKA Sultra menyayangkan sikap aparat yang dinilai menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani demonstran. Dilaporkan, salah satu peserta aksi mengalami luka di bagian bibir akibat insiden bentrokan tersebut.
“Kami sangat menyayangkan tindakan represif yang dilakukan Satpol PP. Seharusnya aparat mengayomi, bukan melukai warga yang menyampaikan aspirasi secara terbuka,” tegas perwakilan ARPEKA Sultra saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Langkah Hukum Selanjutnya
Menanggapi jatuhnya korban luka, ARPEKA Sultra menyatakan tidak akan tinggal diam. Mereka berencana melaporkan dugaan tindakan represif oknum Satpol PP tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) agar diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Satpol PP maupun Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi bentrokan maupun ketidakhadiran pimpinan dewan dalam menemui massa aksi.
