KUPANG — Kisah Agusthinus Nitbani, seorang guru honorer di SD Negeri Batu Esa, Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia di awal tahun 2026. Mengabdi selama 23 tahun demi mencerdaskan anak bangsa, ia hanya menerima upah Rp223.000 per bulan—sebuah angka yang jauh dari kata manusiawi.
Kondisi Agusthinus hanyalah puncak gunung es dari nasib ratusan ribu guru honorer di wilayah pelosok seperti Flores, Sumba, Alor, hingga Timor yang masih terjebak dalam jerat kemiskinan sistemik.
Ironi Pendidikan: Kualitas Tinggi di Atas Kesejahteraan Formalitas
Guru adalah kunci kemajuan bangsa, namun kenyataannya, kesejahteraan mereka seringkali dianggap sebagai formalitas belaka. Bagaimana mungkin kualitas pendidikan nasional dapat meningkat jika para pengajarnya harus berjuang antara hidup dan mati hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari?
Di saat pemerintah gencar bicara soal digitalisasi dan daya saing global, masih banyak guru di garda terdepan yang “menambal” perut dengan pekerjaan sampingan demi tetap bisa berdiri di depan kelas.
700 Ribu Guru Honorer di Bawah Bayang-bayang Upah Tak Layak
Berdasarkan data nasional, terdapat lebih dari 700.000 guru honorer yang masih menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Fenomena ini bukan lagi sekadar masalah administrasi anggaran, melainkan isu kemanusiaan yang mendalam.
Negara dinilai harus segera mengambil langkah konkret melalui:
-
Standarisasi Gaji Layak: Penyesuaian upah yang setara dengan beban kerja dan kebutuhan hidup minimum.
-
Kepastian Status: Percepatan pengangkatan menjadi ASN atau PPPK tanpa birokrasi yang mencekik.
-
Perlindungan Hukum: Jaminan sosial dan kesehatan yang menyeluruh bagi guru negeri maupun swasta.
Evaluasi Kebijakan Prioritas: Saatnya Bertindak!
Kedaulatan bangsa bukan hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi dari bagaimana negara memuliakan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Jika pemerintah terus menutup mata, Indonesia berisiko kehilangan generasi emas akibat merosotnya motivasi para pendidik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan prioritasnya. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN harus benar-benar menyentuh akar rumput, bukan hanya habis di tingkat birokrasi pusat. Sudah saatnya guru honorer mendapatkan haknya secara utuh demi Indonesia yang benar-benar berdaulat dan maju.
