JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kenaikan tunjangan bagi guru honorer maupun guru Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Tunjangan Guru Honorer Naik Menjadi Rp2 Juta
Abdul Mu’ti menjelaskan, tunjangan bagi guru non-ASN atau guru honorer resmi mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
Sementara itu, guru ASN akan menerima tunjangan sebesar satu kali gaji pokok.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para guru yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan nasional.
Penyaluran Tunjangan Langsung ke Rekening Guru
Mu’ti mengatakan, pemerintah juga melakukan terobosan baru dalam mekanisme penyaluran tunjangan dan gaji guru. Mulai saat ini, pembayaran akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memangkas birokrasi sehingga tunjangan dapat diterima lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kebijakan ini menunjukkan komitmen Presiden untuk menyederhanakan birokrasi agar para guru dapat langsung merasakan manfaat dari tunjangan yang diberikan pemerintah,” ujar Abdul Mu’ti.
Pemerintah Buka 150 Ribu Beasiswa D4 dan S1
Selain meningkatkan kesejahteraan, pemerintah juga kembali membuka program beasiswa bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1.
Pada tahun 2026, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 150.000 guru dengan nilai bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester.
Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa proses pendaftaran masih berlangsung dan pemerintah terus mendorong para guru untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik.
12.500 Guru Penerima Beasiswa Segera Lulus
Di sisi lain, sebanyak 12.500 guru penerima beasiswa D4 dan S1 yang telah memperoleh bantuan pendidikan sejak tahun 2025 diperkirakan akan menyelesaikan studi mereka pada tahun ini.
Program tersebut dijalankan melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan pengalaman kerja para guru diakui sebagai bagian dari proses pendidikan formal.
Pemerintah bahkan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menghadiri dan mewisuda secara langsung para guru yang berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana melalui program tersebut.
Dorong Kualitas Pendidikan Nasional
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan semakin meningkat.
Peningkatan tunjangan dan akses pendidikan bagi para guru dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas pendidikan nasional serta menciptakan generasi Indonesia yang lebih unggul di masa mendatang.
