BANDUNG — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memperkuat sinkronisasi dalam penyusunan anggaran. Ia menekankan bahwa setiap program yang termuat dalam APBD harus memiliki dasar perencanaan yang kuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Hal tersebut disampaikan Wamendagri dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu (15/04/2026).
Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah
Wiyagus menegaskan bahwa konsistensi antara perencanaan dan penganggaran adalah kunci efektivitas pembangunan. Ia memperingatkan agar tidak ada program yang muncul secara mendadak tanpa melalui tahapan perencanaan formal.
“Tidak boleh ada lagi program di dalam APBD yang tiba-tiba muncul tanpa ada dasar perencanaannya di dokumen RKPD, begitu pula sebaliknya,” ujar Wiyagus. Menurutnya, dokumen perencanaan seperti RPJPD hingga RKPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus tegak lurus mengacu pada arah pembangunan nasional.
Apresiasi Ekonomi Jabar dan Catatan Pengangguran
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri memberikan apresiasi atas performa ekonomi Jawa Barat tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen. Bahkan, pada triwulan keempat 2025, Jabar mencatatkan lonjakan pertumbuhan hingga 5,85 persen.
Meski demikian, Wiyagus memberikan catatan kritis terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat yang masih menyentuh angka 6,77 persen. Ia meminta Pemda Jabar memastikan pertumbuhan ekonomi ke depan lebih inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.
Dukungan Asta Cita dan Keamanan Pangan
Menyelaraskan dengan program prioritas nasional Asta Cita, Wamendagri memuji inisiatif pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jabar. Namun, ia menekankan satu syarat mutlak terkait keamanan pangan.
“Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) harus segera diterbitkan. Ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan jaminan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat,” imbuhnya.
Integritas Pengelolaan Anggaran
Menutup arahannya, Akhmad Wiyagus mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar dikonversi menjadi kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Barat.
