JAKARTA – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan kesiapannya untuk menjadi Justice Collaborator (JC) dalam pengusutan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.
Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony menegaskan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.
Komitmen Jadi Justice Collaborator
Menurut Krisna Murti, komitmen Sony Sonjaya untuk menjadi Justice Collaborator telah disampaikan secara resmi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan.
Langkah tersebut, kata dia, merupakan bentuk keseriusan kliennya dalam membantu proses penegakan hukum sekaligus membuka fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.
“Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan,” ujar Krisna kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).
Bantah Jadi Dalang Dugaan Penyimpangan
Krisna menjelaskan bahwa keputusan Sony untuk bekerja sama dengan penyidik juga bertujuan membantah berbagai tudingan yang menyebut kliennya sebagai pihak utama di balik dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program MBG.
Menurutnya, Sony ingin memberikan keterangan secara terbuka agar seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara objektif berdasarkan fakta hukum.
Klaim Siap Ungkap Pihak Lain yang Terlibat
Lebih lanjut, Krisna mengungkapkan bahwa Sony Sonjaya siap membuka informasi mengenai pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Namun demikian, hingga saat ini pihaknya belum bersedia mengungkap identitas nama-nama yang dimaksud kepada publik.
Ia hanya menyebut bahwa dugaan keterlibatan dalam perkara tersebut tidak terbatas pada satu pihak saja.
Sebut Ada Unsur Eksekutif dan Legislatif
Menurut Krisna, berdasarkan informasi yang dimiliki kliennya, dugaan keterlibatan dalam kasus ini disebut mencakup sejumlah pihak dari berbagai kalangan, termasuk unsur eksekutif maupun legislatif.
Meski demikian, seluruh informasi tersebut akan disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku kepada penyidik yang menangani perkara.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan seluruh informasi akan disampaikan kepada aparat penegak hukum sesuai prosedur,” katanya.
Penyidikan Kasus MBG Terus Berjalan
Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini masih terus didalami aparat penegak hukum.
Publik pun menantikan perkembangan lebih lanjut terkait pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara yang menjadi perhatian nasional tersebut.
Sementara itu, seluruh pihak yang terkait dalam perkara tetap memiliki hak hukum dan harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
