KABUPATEN BEKASI — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja, memberikan instruksi tegas kepada seluruh manajemen rumah sakit agar tidak menolak pasien hanya karena kendala administrasi. Penegasan ini disampaikan saat peresmian Rumah Sakit (RS) Cenka Tipe C di Jl. Pilar Sukatani, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kamis (8/1/2026).
Dr. Asep menekankan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus diberikan tanpa diskriminasi administrasi, baik bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS/BPJS) maupun warga yang belum terdaftar.
Kemanusiaan di Atas Administrasi
Dalam sambutannya, Plt Bupati meminta pihak rumah sakit mengedepankan prinsip kemanusiaan. Ia menginstruksikan agar penanganan medis didahulukan sebelum mengurus berkas administrasi.
“Kalau ada masyarakat sakit, meskipun tidak punya KIS atau BPJS, tetap harus dilayani. Jangan sampai orang sakit tidak tertangani hanya karena urusan administrasi. Mohon dilayani dulu, administrasi bisa dibicarakan kemudian,” tegas Dr. Asep Surya Atmaja.
RS Cenka Jadi Solusi di Kawasan Padat Penduduk
Keberadaan RS Cenka Tipe C di wilayah Karangbahagia dinilai sangat strategis. Menurut Dr. Asep, kawasan tersebut merupakan permukiman padat yang selama ini harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan memadai.
Hadirnya RS Cenka diharapkan mampu mempercepat penanganan medis bagi warga sekitar, sehingga meminimalisir risiko bagi pasien yang membutuhkan tindakan darurat (emergency).
Komitmen Pelayanan di Tengah Penataan Keuangan Daerah
Terkait pembiayaan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk merapikan tata kelola keuangan daerah secara bertahap hingga tahun 2027. Meski demikian, Dr. Asep menjamin bahwa penataan ini tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan tetap berjalan. Insyaallah ke depan keuangan daerah kita rapikan, tapi masyarakat tidak boleh dirugikan,” ujarnya.
Dr. Asep juga mengapresiasi kontribusi rumah sakit swasta yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam melayani sekitar 3,3 juta penduduk Kabupaten Bekasi yang memiliki latar belakang sosial beragam. Kolaborasi ini dianggap sebagai kunci utama pemerataan akses kesehatan di wilayah Bekasi.
