Klaten, 21 Juli 2025 – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7). Program ini bertujuan untuk memperpendek rantai distribusi dan memperkuat ekonomi desa, dengan target meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan UMKM melalui enam lini bisnis utama, termasuk sembako murah dan layanan simpan pinjam.
“80 ribu Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu upaya untuk memperpendek rantai distribusi, mendorong usaha lokal, serta menyediakan akses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan masyarakat desa seperti petani, peternak, dan nelayan,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di Wonosari, Jawa Tengah.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya kinerja pengurus koperasi yang transparan dan akuntabel. Ia menjelaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menerapkan pendekatan berbasis gotong royong, inklusif, dan modern. Koperasi ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, dan mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Koperasi ini adalah usaha besar strategis yang dimulai dari niat dan kehendak yang baik, dorongan yang kuat, serta motivasi yang bisa diwujudkan. Hari ini adalah hari yang bersejarah sebagai bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil,” ungkap Presiden Prabowo.
Peluncuran 80 ribu KDMP/KKMP ini turut dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya. Selaras dengan Presiden Prabowo, Menteri Ekraf menyampaikan peran penting koperasi sebagai solusi yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, khususnya dari daerah. Ini diharapkan akan membentuk ekosistem usaha yang sehat, produktif, dan mandiri di tingkat desa.
“Dengan mengusung semangat gotong royong, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejalan dengan akselerasi peran ekonomi kreatif sebagai new engine of growth yang dimulai dari daerah. Hal ini juga menunjukkan pentingnya koperasi sebagai fondasi ekonomi kreatif dan pilar keadilan sosial sehingga memunculkan inisiatif agregator yang memberi kemudahan akses pembiayaan bagi para pegiat ekraf melalui usaha simpan pinjam,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya.
Kementerian Ekraf berkomitmen untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan mendukung cita-cita besar Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia yang adil dan makmur, di mana koperasi memiliki peran fundamental dalam membuka potensi akses produk lokal serta memperluas jangkauan pasar.
Konsep bisnis Koperasi Desa Merah Putih sebagai tonggak kebangkitan koperasi di Indonesia mencakup enam gerai untuk melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari, yaitu:
- Gerai sembako
- Cold storage (penyimpanan pendingin)
- Sentra layanan obat murah (apotek)
- Klinik desa
- Fasilitas simpan pinjam
- Gudang pengelolaan dan kendaraan logistik
Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP/KKMP, Zulkifli Hasan, menyatakan, “Dalam waktu kurang dari dua bulan, telah terbentuk 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 108 KopDes di antaranya siap beroperasi sebagai percontohan. Tentu keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini akan memperkuat ketahanan pangan.”
Dalam peresmian kelembagaan koperasi tersebut, Presiden Prabowo melakukan penyerahan secara simbolis Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi kepada lima perwakilan ketua koperasi. Acara ini juga diwarnai dengan pemberian hibah obat-obatan dari Menteri Pertahanan kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta penyerahan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) logo Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Ketua Satgas Nasional Koperasi Merah Putih.
Peluncuran 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih turut dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke-14 Chairul Tanjung, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, para pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 8.523 kepala desa dari Jawa Tengah, dan 83 ribu kepala desa dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring.
