JAKARTA – Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memicu perhatian publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah proses hukum yang tengah berjalan, kritik yang sebelumnya disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dinilai semakin relevan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
Praktisi hukum Ramadhan Reubun, S.H., menegaskan bahwa kritik yang disampaikan kalangan mahasiswa merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan publik dalam negara demokrasi. Menurutnya, munculnya dugaan penyimpangan yang kini tengah diusut aparat penegak hukum memperlihatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.
Kritik Mahasiswa Dinilai Bentuk Pengawasan Demokratis
Ramadhan menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen kontrol sosial yang berperan mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program-program strategis nasional.
“Ketika ada dugaan penyimpangan yang sedang diusut oleh aparat penegak hukum, maka kritik dan peringatan yang pernah disampaikan mahasiswa menjadi relevan untuk dikaji kembali. Ini menunjukkan pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara,” ujar Ramadhan Reubun kepada SalamOlahraga, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, kritik yang disampaikan secara konstruktif harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Proses Hukum Harus Transparan dan Objektif
Meski memberikan perhatian terhadap kasus tersebut, Ramadhan menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum tetap mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan objektivitas dalam menangani perkara, sekaligus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Proses hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua pihak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.
Momentum Evaluasi Program MBG
Lebih lanjut, Ramadhan menilai pengusutan dugaan korupsi di lingkungan BGN harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar tetap berjalan sesuai tujuan utamanya.
Menurutnya, program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan masa depan generasi bangsa harus dikelola secara profesional, efektif, dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan proses hukum berjalan objektif dan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tetap terlaksana dengan baik, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Dorong Pengungkapan Secara Menyeluruh
Ramadhan juga mendorong agar hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dapat disampaikan secara terbuka kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ia berharap Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama pemerintah dapat melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap tata kelola internal BGN untuk memastikan seluruh dugaan penyimpangan terungkap secara tuntas.
“Transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Jika memang ada penyimpangan, harus diungkap secara terang-benderang. Jika tidak ada, masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian,” katanya.
Ujian Akuntabilitas Program Strategis Nasional
Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini, Ramadhan menilai persoalan tersebut kini tidak hanya menjadi ranah penegakan hukum semata, tetapi juga menjadi ujian terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program strategis nasional.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menjaga integritas program-program prioritas akan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara di masa mendatang.
“Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap program yang menggunakan uang rakyat harus diawasi secara ketat. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya.
