Karangan bunga membanjiri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Bukan ungkapan sukacita, melainkan protes keras dari Aliansi Dosen ASN Kemendikbudristek Seluruh Indonesia (ADAKSI). Mereka kecewa berat karena tunjangan kinerja (tukin) yang dijanjikan sejak 2020 masih menggantung tak jelas nasibnya.
Lebih dari 5 tahun dosen ASN menunggu janji manis pemerintah. Pegawai lain di kementerian sudah menikmati tukin, sementara dosen/pilar pendidikan tinggi Indonesia diabaikan. Padahal, di akhir masa jabatan Menteri Nadiem Makarim, pemerintah berjanji tukin akan cair Januari 2025. Namun, Plt. Sekjen Kemendikbudristek, Togar Mangihut Simatupang, baru-baru ini menyatakan bahwa dana belum tersedia dan Perpresnya belum terbit.
ADAKSI menilai ini sebagai pengabaian hak dan pelecehan terhadap dedikasi dosen. Mereka pun menuntut agar segera diterbitkan Perpres tukin dosen ASN, kepastian alokasi anggaran tukin di APBN 2025, dan diberikan jadwal pasti pencairan tukin.
Aksi ini mendapat dukungan penuh dari Green Engineering Society (GES), Forum Profesi Dosen Republik Indonesia (FPDRI), dan Forum Komunikasi Senat Politeknik Indonesia (FKSPI). Mereka kompak menyuarakan keadilan untuk dosen dan pendidikan tinggi yang kuat tidak mungkin dibangun di atas ketidakadilan.
ADAKSI menegaskan bahwa ini bukan sekadar soal uang, tapi soal penghargaan atas jasa dosen yang telah berjuang memajukan pendidikan Indonesia. Mereka berjanji tidak akan tinggal diam sampai pemerintah menepati janji.
