SEMARANG — Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara menanggapi ramainya keluhan netizen di media sosial terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN menegaskan bahwa tidak semua informasi yang viral mengenai kualitas makanan tersebut akurat, bahkan banyak di antaranya dikategorikan sebagai hoaks.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, dalam kunjungannya di Kantor Pemprov Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3/2026).
Hantaman Isu Menu di Bulan Ramadan
Nanik mengungkapkan bahwa intensitas serangan informasi negatif terkait menu MBG meningkat tajam sejak memasuki bulan puasa. Salah satu wilayah yang paling banyak disorot adalah Kabupaten Pati.
“Belakangan sejak bulan puasa ini luar biasa kita dihantam perkara menu, dan tidak seluruhnya yang beredar itu benar, kebanyakan hoaks. Paling banyak itu di Pati,” tegas Nanik di hadapan awak media.
Sanksi Tegas: Vendor Buruk Akan di-Suspend
BGN memastikan tidak akan tinggal diam jika ditemukan bukti nyata adanya penyelewengan atau kualitas menu yang buruk. Nanik menceritakan pengalamannya saat dihubungi oleh salah satu pejabat daerah di DIY terkait kualitas makanan.
Ia menegaskan bahwa pengawasan di lapangan memerlukan sinergi dari pejabat daerah hingga masyarakat. “Saya bilang, Bapak ikut mengawasi dong. Kalau memang lihat jelek, datangi, lapor ke kami. Kalau menunya memang jelek, kita bisa suspend (tangguhkan) pihak penyedianya,” tambahnya.
Panduan Melapor bagi Masyarakat
Guna meminimalisir penyebaran hoaks dan memastikan laporan valid, BGN mengajak masyarakat untuk tetap kritis namun tetap bertanggung jawab saat mengunggah keluhan di media sosial. Nanik meminta laporan yang masuk harus disertai data yang lengkap agar bisa langsung ditindaklanjuti.
“Kami sangat terbantu jika masyarakat mengunggah menu yang dianggap tidak layak, tapi tolong sebutkan:
-
Nama sekolah secara spesifik.
-
Lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) desa/kecamatan.
-
Nama kabupaten/kota asal sekolah tersebut,” pungkasnya.
Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah tanpa adanya gangguan informasi menyesatkan.
