JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi pusat perhatian publik setelah beredarnya informasi mengenai alokasi anggaran sewa lisensi aplikasi konferensi video Zoom yang mencapai angka fantastis. Instansi tersebut diketahui menganggarkan total Rp5,7 miliar untuk periode sembilan bulan, mulai April hingga Desember 2026.
Jika dirinci, biaya tersebut setara dengan pengeluaran sekitar Rp633 juta per bulan. Angka ini dinilai tidak wajar oleh banyak pihak lantaran perbandingannya yang sangat kontras dengan harga langganan komersial pada umumnya.
Perbandingan Harga yang Mencolok
Sorotan publik mengacu pada harga pasar lisensi Zoom yang biasanya dibanderol di kisaran ratusan ribu rupiah. Sebagai gambaran, paket Pro umumnya berada di angka Rp226 ribu per bulan, sementara paket Business berkisar Rp249 ribu per bulan.
“Kepala BGN Anggarkan Rp5,7 M untuk Sewa Zoom Selama 9 Bulan, Kisaran Capai Rp633 Juta per Bulan,” tulis keterangan dalam video yang viral di media sosial, sebagaimana dikutip pada Jumat (24/04/2026).
Meskipun lisensi untuk skala kementerian atau lembaga negara (Enterprise) biasanya melibatkan fitur keamanan tambahan dan kapasitas peserta yang lebih besar, namun selisih anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan tersebut tetap memicu pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan APBN.
Gelombang Kritik dari Warganet
Unggahan mengenai anggaran jumbo tersebut sontak memicu reaksi keras dari netizen di berbagai platform media sosial. Banyak yang menyayangkan kebijakan anggaran tersebut di tengah upaya pemerintah mendorong efisiensi di berbagai lini.
“Yang miskin ternyata bukan kita rakyat kecil, tapi yang miskin itu para pejabat ini,” tulis salah satu netizen dengan nada satir.
Warganet lainnya turut menimpali dengan kritik tajam. “Amburadul pemakaian uang rakyat,” tulisnya. Ada pula yang menyoroti kontradiksi kebijakan pemerintah: “Sungguh nekat yang nyata. Di kala di sisi kiri efisiensi anggaran, sebelah kanan hambur uang kayak daun kelor.”
Tuntutan Transparansi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan rincian teknis mengenai spesifikasi paket lisensi yang disewa sehingga membutuhkan anggaran sebesar Rp5,7 miliar. Publik berharap adanya klarifikasi resmi untuk memastikan apakah anggaran tersebut murni untuk sewa perangkat lunak atau mencakup infrastruktur penunjang lainnya guna menghindari dugaan pemborosan anggaran negara.
