SEOUL — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memberikan tamparan keras bagi konsep modernisasi yang sekadar gaya-gayaan. Di hadapan forum internasional, ia menegaskan bahwa transformasi digital di Indonesia wajib berlandaskan pada keadilan sosial dan kepercayaan riil di tengah masyarakat, bukan justru melahirkan sekat birokrasi baru yang menyulitkan rakyat kecil.
Pernyataan menohok tersebut disampaikan secara berani oleh Menteri Rini saat menyampaikan keynote speech dalam acara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Symposium di Seoul, Korea Selatan, Jumat (22/05/2026).
Soroti Nasib Ibu di Desa Terpencil yang Habis Ongkos Demi Urus Dokumen
Menteri Rini membeberkan fakta bahwa Indonesia merupakan raksasa digital dengan lebih dari 229 juta pengguna internet. Namun, sebagai negara kepulauan yang memiliki 17 ribu pulau dan dihuni 280 juta jiwa, jarak geografis masih menjadi pemicu utama terjadinya ketidaksetaraan sosial yang akut.
Ia mengingatkan dengan tegas bahwa masyarakat di akar rumput tidak butuh istilah-istilah teknis yang rumit. Rakyat hanya ingin merasakan kehadiran negara lewat pelayanan publik yang memanusiakan manusia.
“Rakyat merasakan peran pemerintah lewat momen nyata. Momen ketika lansia tidak lagi lelah antre birokrasi, pencari kerja instan mendapat peluang karena data terhubung, dan momen ketika seorang ibu di desa terpencil tidak perlu lagi mengorbankan penghasilan sehari-harinya hanya untuk ongkos bolak-balik mengurus dokumen administratif dasar,” tegas Menteri Rini di podium OECD.
Menurutnya, layanan publik menentukan apakah pemerintah hadir untuk mempermudah atau justru mempersulit kehidupan warga.
Gebrakan Portal INAku dan IKD Guna Berantas Sistem Abstrak
Demi mewujudkan birokrasi yang antiribet, Pemerintah Indonesia kini melancarkan draf strategi ofensif melalui penguatan Digital Public Infrastructure (DPI). Langkah ini diwujudkan lewat penguatan kerangka kerja identitas digital nasional yang dikenal sebagai Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai jalur tol pertukaran data antar-lembaga yang aman.
Tidak tanggung-tanggung, pemerintah juga sedang mempercepat pengembangan INAku, sebuah portal aplikasi terintegrasi raksasa yang dirancang untuk menyatukan ribuan layanan publik yang terpecah-pecah menjadi satu pintu yang saling terhubung.
Teknologi ini juga akan menyuntikkan implementasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara bertanggung jawab demi memangkas sistem pelayanan yang lambat dan abstrak.
GovTech Bukan Sekadar Kumpulan Aplikasi Pajangan
Di akhir draf pidatonya, Menteri PANRB menekankan bahwa peluncuran GovTech di Indonesia bukan sekadar proyek pamer platform digital atau aplikasi pajangan. GovTech diposisikan sebagai draf mesin penggerak kelembagaan untuk merombak total cara kerja seluruh instansi pemerintahan dari pusat hingga daerah.
GovTech bertugas menjembatani jurang pemisah antara draf perencanaan kebijakan di atas kertas dengan eksekusi riil di lapangan, memastikan kelancaran interaksi antar-instansi, serta mempercepat penyediaan layanan yang berpusat pada kepentingan warga.
“Sebab pada akhirnya, transformasi digital bukan sekadar soal kenyamanan masyarakat. Ini adalah draf perjuangan besar untuk membangun negara yang transparan, akuntabel, dan secara inheren benar-benar dapat dipercaya oleh rakyatnya sendiri,” pungkas Rini Widyantini disambut tepuk tangan delegasi dunia.
