JAKARTA — Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menghangat. JK menyarankan agar Presiden Jokowi segera menunjukkan dokumen ijazah aslinya ke hadapan publik guna menyudahi perdebatan yang dinilai telah menguras energi bangsa selama beberapa tahun terakhir.
Di hari yang sama, Rabu (08/04/2026), JK juga mengambil langkah hukum tegas dengan melaporkan pakar digital forensik, Rismon Sianipar, ke Bareskrim Polri atas dugaan fitnah.
Transparansi Sebagai Solusi Perpecahan Masyarakat
JK menilai persoalan ijazah ini telah menimbulkan keresahan dan perpecahan di ruang publik selama hampir tiga tahun. Menurutnya, transparansi dokumen adalah jalan tersingkat untuk mengembalikan ketenangan di tengah masyarakat.
“Persoalan ini sudah 2-3 tahun meresahkan masyarakat, menghabiskan waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Saya yakin Pak Jokowi memiliki ijazah asli, jadi sebaiknya ditunjukkan agar masalah ini selesai,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menambahkan bahwa langkah memperlihatkan dokumen asli akan sangat efektif untuk meredam ketegangan sosial dan menjaga rasa persatuan yang mulai terganggu akibat spekulasi liar yang beredar.
Langkah Hukum: JK Laporkan Dugaan Fitnah Terkait Pendanaan Isu
Selain memberikan saran kepada Presiden, JK juga bertindak cepat terhadap tudingan yang menyerang pribadinya. Ia melaporkan Rismon Sianipar terkait tuduhan bahwa dirinya merupakan pihak di balik pendanaan isu ijazah palsu tersebut.
JK menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah keji yang merusak nama baiknya.
-
Tuduhan Tidak Berdasar: JK membantah keras telah mendanai pihak manapun dalam gerakan isu ijazah.
-
Langkah Konstitusional: Laporan ke Bareskrim diambil karena pernyataan tersebut dianggap tidak etis dan telah tersebar luas.
-
Klarifikasi Publik: JK menegaskan dirinya tidak memiliki sangkut paut dengan gerakan yang meragukan ijazah Presiden.
Dinamika Politik di Tengah Isu Transparansi
Langkah JK yang meminta transparansi sekaligus melaporkan pihak yang memfitnahnya menunjukkan sikap politik yang berimbang. Di satu sisi, ia mendukung penyelesaian isu secara terbuka demi stabilitas nasional, namun di sisi lain, ia tidak menoleransi serangan personal yang dianggap mencemarkan kehormatan pribadinya.
Hingga saat ini, publik masih menunggu respons dari pihak Istana terkait usulan JK tersebut, sementara proses hukum di Bareskrim Polri dipastikan akan terus bergulir mengikuti perkembangan penyidikan.
