NAMROLE — Halaman Kantor Bupati Buru Selatan berubah menjadi lautan sampah pada Kamis pagi (12/03/2026). Aksi nekat ini dilakukan oleh puluhan petugas kebersihan sebagai bentuk protes keras atas belum dibayarkannya upah kerja mereka selama tiga bulan terakhir.
Tumpukan sampah yang menggunung di depan pintu masuk kantor pemerintahan tersebut sempat melumpuhkan akses dan menjadi tontonan warga yang melintas.
Kronologi Aksi Protes Dini Hari
Aksi bermula sekitar pukul 05.30 WIT. Menurut keterangan anggota Satpol PP yang berjaga, Latuamury, tiga unit truk sampah dilaporkan merapat ke depan kantor bupati dan langsung menumpahkan seluruh muatannya tepat di jalur utama masuk gedung.
Peristiwa ini mendadak viral setelah akun Facebook @Opick Tuanaya mengunggah siaran langsung yang memperlihatkan kondisi halaman kantor yang tertutup sampah medis, rumah tangga, hingga limbah pasar.
Pemicu: Transisi Sistem Outsourcing 2026
Kekecewaan para petugas di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ini dipicu oleh ketidakjelasan hak mereka di awal tahun anggaran 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat perubahan fundamental dalam skema pengelolaan tenaga kerja di lingkup Pemkab Buru Selatan:
-
Skema Baru: Mulai tahun 2026, tenaga kebersihan beralih ke sistem kontrak melalui pihak ketiga (outsourcing).
-
Pergeseran Anggaran: Pengelolaan upah yang sebelumnya di dinas teknis (DLH), kini berada di bawah kendali Sekretariat Daerah (Setda).
Transisi administratif ini diduga kuat menjadi biang keladi mandeknya proses pencairan gaji selama Januari hingga Maret 2026.
Desakan Menjelang Idul Fitri 1447 H
Situasi ini dirasakan sangat mendesak oleh para petugas, mengingat umat Muslim akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Tanpa adanya kejelasan gaji, para pejuang kebersihan ini mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan pokok keluarga menjelang hari raya.
“Kami tetap bekerja mengangkut sampah setiap hari agar kota bersih, tapi hak kami justru diabaikan. Kami butuh uang untuk Lebaran,” keluh salah satu petugas yang enggan disebutkan namanya.
Pemerintah Masih Bungkam
Hingga berita ini dirilis, baik pihak Dinas Lingkungan Hidup maupun Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan belum memberikan pernyataan resmi terkait solusi konkret untuk melunasi tunggakan gaji tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat agar tumpukan sampah di kantor bupati segera dibersihkan dan yang terpenting, hak para petugas kebersihan segera terpenuhi demi menjaga stabilitas sosial dan kebersihan lingkungan di Namrole.
