JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, melontarkan usulan yang memicu perdebatan hangat di ruang publik. Ia menyarankan agar masyarakat turut berpartisipasi memberikan sumbangan dana guna mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan ini didasari oleh keinginan untuk memperkuat implementasi program strategis nasional tersebut, terutama di tengah tantangan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Semangat Gotong Royong Sebagai Solusi
Sultan menilai bahwa keterlibatan publik melalui semangat gotong royong dapat menjadi kunci suksesnya program MBG. Menurutnya, partisipasi masyarakat akan meringankan beban negara sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif terhadap kesehatan generasi masa depan.
“Semangat gotong royong dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat implementasi program strategis ini,” ungkapnya dalam sebuah pernyataan resmi.
Sorotan Publik: Transparansi dan Tanggung Jawab Negara
Namun, usulan ini segera mendapatkan beragam respons kritis dari berbagai lapisan masyarakat. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan meliputi:
-
Mekanisme Pengelolaan: Publik mempertanyakan bagaimana teknis penghimpunan dana dan lembaga mana yang berwenang mengelolanya.
-
Akuntabilitas: Muncul kekhawatiran mengenai aspek transparansi agar dana sumbangan masyarakat tidak disalahgunakan.
-
Fungsi APBN: Sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa program strategis nasional pada prinsipnya adalah tanggung jawab penuh negara yang harus dibiayai melalui pajak dan instrumen APBN lainnya.
Belum Ada Skema Teknis Resmi
Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai skema teknis jika usulan partisipasi publik ini benar-benar direalisasikan. Perdebatan kini berkembang pada titik krusial: sejauh mana batas peran serta masyarakat dan apa yang tetap menjadi kewajiban mutlak pemerintah dalam pembiayaan program kesejahteraan nasional.
Publik kini menanti respons resmi dari pihak eksekutif, khususnya Tim Gugus Tugas Makan Bergizi Gratis, untuk memastikan apakah usulan dari Ketua DPD RI ini akan ditindaklanjuti atau tetap fokus pada pembiayaan mandiri oleh negara.
