TOKYO — Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, mengambil langkah politik yang mengejutkan dengan resmi membubarkan parlemen (Diet) pada Senin (19/1/2026). Keputusan ini diambil hanya berselang tiga bulan setelah ia mencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Negeri Matahari Terbit tersebut.
Pembubaran ini menjadi pembuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) sela yang dijadwalkan akan digelar pada 8 Februari 2026 mendatang.
Pertaruhkan Karier demi Legitimasi Rakyat
Meski baru menjabat singkat, Takaichi memiliki modal politik yang kuat dengan tingkat persetujuan publik (approval rating) mencapai 70 persen. Namun, ia merasa perlu mendapatkan mandat langsung dari rakyat untuk memperkuat posisinya di tengah gejolak internal partai.
“Saya percaya bahwa satu-satunya pilihan adalah rakyat, sebagai warga negara yang berdaulat, untuk memutuskan apakah Sanae Takaichi harus menjadi perdana menteri,” ucap Takaichi dengan tegas dalam konferensi pers di Tokyo. “Saya mempertaruhkan karier saya sebagai perdana menteri,” tambahnya.
Misi Membersihkan Citra LDP
Langkah berani ini dinilai sebagai strategi untuk membersihkan citra Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa. Dalam beberapa tahun terakhir, LDP terus diguncang oleh berbagai skandal, mulai dari korupsi dana politik hingga hubungan kontroversial dengan Gereja Unifikasi.
Takaichi berharap, melalui pemilu sela ini, LDP dapat mengonsolidasi dukungan dan menyingkirkan bayang-bayang skandal masa lalu. Jika berhasil menang besar, ia akan memiliki kekuatan penuh untuk menjalankan agenda reformasi ekonominya tanpa gangguan dari oposisi maupun faksi internal partai yang berseberangan.
Para pengamat politik internasional kini menaruh perhatian penuh pada Jepang, mengingat hasil pemilu ini akan menentukan arah stabilitas geopolitik di kawasan Asia Timur dalam beberapa tahun ke depan.
