GRESIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tengah menghadapi wacana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diperkirakan mencapai hampir setengah triliun rupiah. Menanggapi isu yang menimbulkan perhatian publik ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan komitmen Pemkab untuk merasionalisasi belanja dengan memprioritaskan pelayanan masyarakat.
Meskipun berharap pemangkasan TKD dapat dievaluasi kembali oleh pemerintah pusat, Bupati Yani menyatakan Pemkab Gresik sudah memiliki rencana penyesuaian anggaran.
“Belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat itu menjadi poin utama,” ujar Bupati Yani saat meresmikan musala di Kantor Satpol PP Gresik, Rabu (8/10/2025).
Bupati Yani memastikan anggaran untuk belanja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur dan kesehatan, akan tetap dikawal.
- Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur akan dilakukan lebih selektif dan dievaluasi ketat untuk memastikan proyek yang berjalan benar-benar mampu mengungkit ekonomi masyarakat.
- Kesehatan: Target Universal Health Coverage (UHC) Gresik tetap menjadi prioritas agar manfaatnya dapat dirasakan nyata oleh warga.
Sebaliknya, belanja yang bersifat umum dan seremonial akan dievaluasi dan dikurangi. Bupati Yani menekankan bahwa rasionalisasi ini bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran dipakai untuk program yang berdampak nyata bagi warga Gresik, bukan memangkas hak masyarakat.
Selain merasionalisasi belanja, Pemkab Gresik juga memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup potensi kekurangan akibat pemangkasan TKD.
Strategi yang disiapkan meliputi optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, dan inovasi pelayanan publik, demi memastikan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terus berlanjut tanpa terhenti.
