SERANG – Kepulangan seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, dari perantauannya di Uni Emirat Arab (UEA) menyisakan guncangan psikologis yang luar biasa. Alih-alih disambut kehangatan keluarga, ia justru mendapati dokumen surat keterangan kematian atas namanya sendiri tersimpan rapi di dalam koper.
Korban bernama Ninis Suherti (40), warga Desa Wanayasa, didampingi kuasa hukumnya, secara resmi mendatangi Mapolres Serang (11/11/2026). Ia melaporkan mantan suaminya berinisial Arifin serta oknum aparat desa setempat atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen negara.
Hidup Sehat, Namun “Dimakamkan” di Atas Kertas
Kasus yang tergolong tidak biasa ini terbongkar ketika anak bungsu korban menemukan sepucuk surat keterangan kematian bertanggal 1 Mei 2026 di antara barang-barang milik ibunya. Dalam dokumen resmi tersebut, Ninis dinyatakan telah meninggal dunia akibat sakit dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat.
Fakta di lapangan tentu berbanding terbalik. Korban masih berdiri tegak, sehat walafiat, dan baru saja kembali dari perjuangannya mencari nafkah di luar negeri.
Berdasarkan penelusuran awal, dokumen fiktif tersebut diduga sengaja direkayasa oleh sang mantan suami. Surat itu dibuat untuk melancarkan niat menikah lagi tanpa hambatan administratif hukum perkawinan yang berlaku.
Keterlibatan Oknum Aparatur Desa
Ironisnya, pemalsuan dokumen vital ini diduga kuat melibatkan oknum internal birokrasi pemerintahan. Surat keterangan kematian fiktif tersebut tercatat diterbitkan secara administratif oleh Kantor Desa Wanayasa, lengkap dengan tanda tangan dan atribut resmi. Kini, oknum petugas penandatangan tersebut diketahui telah pindah tugas di UPT Dukcapil Pontang.
Pihak korban menilai tindakan ini bukan sekadar urusan rumah tangga personal. Lebih dari itu, ini merupakan bentuk pelecehan terhadap hukum serta pelanggaran serius terhadap administrasi kependudukan negara.
Minta Polisi Usut Tuntas
Melalui laporan resmi yang telah diterima dengan baik oleh jajaran penyidik Polres Serang, pihak korban dan kuasa hukum mendesak kepolisian agar tidak memandang remeh kasus ini. Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas sindikat pemalsuan dokumen negara ini hingga ke akar-akarnya, termasuk memeriksa pihak berwenang di tingkat desa maupun instansi terkait yang memuluskan penerbitan surat kematian palsu.
“Ini adalah preseden buruk bagi tertib administrasi kependudukan dan pencideraan terhadap harkat martabat manusia. Seseorang yang masih hidup secara fisik ‘dimatikan’ secara administratif demi kepentingan pribadi. Kami berharap Polres Serang bergerak cepat menegakkan keadilan,” ujar korban.
Kasus ini kini dalam penanganan lebih lanjut oleh Unit Reskrim Polres Serang untuk mengungkap motif mendalam serta memeriksa para pihak terlapor.
