SAMARINDA – Seorang istri menggugat pembagian harta bersama. Ia tahu suaminya memiliki aset kripto, tetapi tidak tahu disimpan di platform mana, berapa nilainya, apalagi alamat dompetnya. Di Pengadilan Agama, justru dia yang wajib membuktikan harta itu ada. Jika tidak bisa, gugatannya bisa kandas. Ia kalah bukan karena haknya tidak ada, tetapi karena tidak sanggup membuktikannya.
Situasi inilah yang diangkat Roszi Krissandi, mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, dalam The 3rd Islamic and Malay Studies International Conference (IMSIC) 2026. Konferensi yang digelar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau di Bintan pada 11–12 November 2026 ini mempertemukan para peneliti kajian keislaman dan kemelayuan. Roszi tampil secara daring melalui Zoom dari Samarinda.
Artikelnya berjudul “Penyembunyian Aset Kripto dalam Sengketa Harta Bersama: Perlindungan Hak Istri melalui Kewajiban Pengungkapan Aset”. Roszi menulisnya bersama Lilik Andaryuni, dosen Fakultas Syariah UINSI Samarinda.
Siapa Pegang Kunci Privat, Dia Pegang Informasi
Persoalan ini menyangkut banyak orang. OJK mencatat 21,07 juta konsumen aset kripto per Februari 2026, sementara menurut BPS sekitar 77 persen dari 399.921 perceraian pada 2024 diajukan oleh istri.
“Siapa yang memegang kunci privat, dia yang memegang informasi. Pasangannya hanya bisa berharap dia jujur,” kata Roszi, yang juga berpraktik sebagai advokat dan Managing Partner Krissandi & Partners.
Menurutnya, hukum Indonesia belum mewajibkan para pihak membuka seluruh harta dalam perkara harta bersama. Sita jaminan pun tidak banyak membantu karena hanya bisa diletakkan atas aset yang sudah diketahui.
Solusi Tiga Pilar dan Sanksi Berjenjang
Sebagai jalan keluar, riset ini menawarkan model tiga pilar. Pertama, kedua pihak menyerahkan daftar harta di bawah sumpah. Kedua, daftar itu diverifikasi melalui sumber independen seperti data platform kripto dan penelusuran on-chain. Ketiga, pihak yang menyembunyikan aset dikenai sanksi berjenjang, mulai dari pengalihan beban pembuktian hingga pengurangan bagian harta.
Gagasan ini berpijak pada konsep amanah dalam syirkah dan larangan sumpah palsu dalam fikih, serta merujuk praktik full and frank disclosure di Inggris.
“Kalau jujur sejak awal, perkara lebih cepat selesai. Kalau berbohong lalu ketahuan, akibatnya jauh lebih berat,” ujar Roszi.
Riset ini juga memuat gagasan rancangan delapan pasal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan contoh petitum yang bisa langsung dipakai hakim dan advokat.
Jembatan Internasional
Bagi Roszi, jarak tidak menjadi penghalang untuk membawa persoalan ini ke forum internasional. Menurutnya, masalah serupa juga dihadapi oleh Malaysia.
“Masalah ini juga dihadapi Malaysia. Forum kajian Islam dan Melayu seperti ini mempertemukan kita dengan orang-orang yang bergulat dengan pertanyaan yang sama, meskipun hanya lewat layar,” ujarnya.
