KUPANG – Penanganan laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, menyita perhatian publik. Di tengah tingginya atensi masyarakat, jurnalis mengaku mengalami kendala dalam mengakses informasi resmi dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berdasarkan pantauan pada 13 November 2026, sejumlah wartawan belum berhasil memperoleh keterangan langsung dari Bidang Humas maupun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) yang menangani perkara tersebut.
Kondisi itu menyulitkan media untuk mendapatkan perkembangan resmi terkait proses penyelidikan, langkah kepolisian, hingga aspek perlindungan korban. Padahal, dalam perkara dugaan kekerasan seksual, transparansi prosedural yang hati-hati sangat dibutuhkan publik tanpa harus membuka identitas korban maupun mengintervensi proses hukum.
Laporan Sudah Diterima
Sebelumnya, Direktur PPA-PPO Polda NTT, Komisaris Besar Nova Irone Surentu, dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan adanya laporan tersebut. Menurut Nova, laporan telah diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan korban telah didampingi untuk menjalani visum sebagai bagian dari proses penyelidikan.
“Laporan sudah kami terima dan kini sedang dalam proses penyelidikan,” ujar Nova.
Ia menegaskan, mengingat perkara masih dalam tahap penyelidikan, belum banyak informasi yang dapat dibuka ke publik.
Masih Sebatas Dugaan
Informasi awal yang beredar menyebutkan, peristiwa yang diduga terjadi pada malam 11 November 2026 di rumah jabatan Bupati Kupang tersebut melibatkan korban seorang perempuan berusia 21 tahun. Korban disebut-sebut sebelumnya dijanjikan pekerjaan.
Seluruh informasi tersebut masih dalam ranah dugaan dan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pihak terlapor bersalah.
Catatan untuk Transparansi
Minimnya akses konfirmasi menjadi catatan penting bagi fungsi pelayanan informasi publik. Dalam penanganan perkara sensitif seperti kekerasan seksual, kerahasiaan identitas dan martabat korban memang wajib dijaga. Namun, prinsip kehati-hatian tersebut semestinya tidak menutup kebutuhan publik akan informasi yang akuntabel tentang jalannya penegakan hukum.
Humas Polda NTT sebagai garda terdepan komunikasi kepolisian dengan media dan masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi diseminasi informasi resmi. Dengan begitu, pemberitaan tidak bersandar pada spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Humas Polda NTT, Kanit PPA-PPO, dan pihak Bupati Kupang, Yosef Lede, masih terus dilakukan.
