HUMBAHAS — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kamis (26/3/2026).
Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kenaikan Drastis Kuota BSPS Sumatera Utara
Tahun 2026 menjadi tahun transformasi bagi infrastruktur kerakyatan di Sumatera Utara. Jumlah rumah yang masuk dalam target perbaikan kualitas (bedah rumah) meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya:
-
Target Sumut 2026: 19.668 unit rumah.
-
Realisasi Sumut 2025: 1.982 unit rumah.
-
Alokasi Khusus Humbahas: 457 unit rumah.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa angka ini merupakan bagian dari ambisi nasional untuk memperbaiki 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia sepanjang tahun anggaran 2026.
Insentif Pajak dan Kemudahan bagi Rakyat
Pemerintah tidak hanya memberikan stimulan material, tetapi juga menghapus berbagai hambatan administratif dan finansial bagi warga kurang mampu. Beberapa kemudahan yang disiapkan antara lain:
-
Pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
-
Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
-
Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembangunan rumah swadaya.
“Kekompakan ini harus betul-betul menjadi pegangan. Membangun rumah swadaya perlu semangat gotong royong masyarakat,” tegas Tito Karnavian.
Apresiasi untuk Pemulihan Pascabencana Humbahas
Di sela peninjauan, Mendagri turut memberikan pujian tinggi kepada Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan dan jajaran Forkopimda atas kecepatan penanganan bencana di wilayah tersebut. Ia terkesan dengan akses jalan yang tertutup longsor namun mampu dipulihkan hanya dalam waktu empat hari.
Keberhasilan program perumahan ini nantinya akan menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja kepala daerah oleh Kemendagri. Dengan rumah yang layak, diharapkan derajat kesehatan dan produktivitas ekonomi masyarakat Humbahas dapat meningkat secara berkelanjutan.
