PABUARAN — Suara Warga Pabuaran (SAPU) berencana menggelar aksi massa pada Minggu, 17 Agustus 2025. Aksi ini menuntut pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi terkait proses penetapan lokasi (penlok) jalan Tol Depok–Antasari (Desari) Sesi 3, yang dinilai merugikan warga terdampak di Pabuaran.
Keputusan untuk berunjuk rasa di hari kemerdekaan diambil karena memiliki makna simbolis kuat bagi SAPU. Warga merasa hak-hak mereka diabaikan dalam proyek ini, sehingga mereka menganggap momen kemerdekaan sebagai waktu yang tepat untuk menyuarakan tuntutan kebebasan dari kebijakan yang dinilai tidak adil.
Aksi akan dipusatkan di depan Pasar Rebo Citayam. Lokasi ini dipilih karena bertepatan dengan rencana kedatangan Gubernur Dedy Mulyadi yang akan meresmikan pasar dan mengecek lokasi underpass Citayam.
SAPU menyoroti bahwa proses penetapan lokasi proyek ini mengacu pada peraturan gubernur sejak tahun 2006, namun implementasinya baru dimulai pada 2022. Mereka menilai proses ini tidak transparan. Terutama terkait penentuan nilai ganti rugi dan negosiasi yang tidak pernah dilakukan dan langsung dibawa ke pengadilan.
Presidium SAPU, Dr. Muhammad Abdul Mukhyi, menegaskan aksi ini adalah upaya terakhir warga. “Kami tidak akan mundur. Kami akan turun ke jalan untuk memastikan hak-hak warga Pabuaran dilindungi,” ujarnya.
Tuntutan utama SAPU, yang disampaikan oleh presidium Jalal Abduh, adalah pembentukan tim negosiasi independen di bawah koordinasi Ombudsman dan Kementerian ATR/BPN, fasilitasi negosiasi, serta penetapan nilai kompensasi yang layak. Tuntutan ini akan dibawa langsung ke kantor ATR/BPN dan titik-titik strategis lainnya.
Mochdar Soleman, presidium lainnya, menambahkan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal nilai ganti rugi, tetapi juga soal keadilan. “Ini bukan sekadar soal angka, ini soal keadilan bagi warga yang tanahnya diambil untuk proyek tol,” tegasnya.
Aksi 17 Agustus ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang terdampak Tol Desari. SAPU mengajak seluruh warga untuk bersatu, menolak keputusan yang merugikan, dan menuntut transparansi penuh dalam setiap proses pengadaan lahan.
