DEIYAI — Gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian meluas di tanah Papua. Ribuan pelajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, menggelar aksi long march menuju kantor bupati pada Rabu (26/2/2026).
Mengenakan seragam sekolah lengkap, para siswa berjalan kaki dari Lapangan Sepakbola Tomas Adii Waghete sejak pukul 09.30 WIT. Suara mereka menggema lantang menolak paket makanan yang menjadi program unggulan pemerintah pusat tersebut.
Pelajar Lebih Membutuhkan Pendidikan Gratis dan Keamanan
Aksi di Deiyai merupakan lanjutan dari rentetan protes serupa yang sebelumnya pecah di Kabupaten Paniai, Yalimo, Jayawijaya, hingga Kota Jayapura. Aspirasi para pelajar seragam: mereka mengkhawatirkan pemangkasan anggaran sektor pendidikan demi mendanai program MBG.
“Kami pelajar siswa-siswi Kabupaten Deiyai dengan tegas menolak makanan bergizi gratis di sini!” seru Yohanes Koutoki, salah satu orator aksi di halaman Kantor Bupati Deiyai.
Di wilayah lain, seperti Kabupaten Paniai, para siswa bahkan secara spesifik meminta pemerintah mengganti program makanan tersebut menjadi program sekolah gratis yang lebih menyentuh kebutuhan dasar pendidikan mereka.
Kekhawatiran Keterlibatan Aparat dan Kendaraan Taktis
Isu keamanan menjadi bumbu krusial dalam penolakan ini, terutama di wilayah rawan konflik seperti Intan Jaya dan Yahukimo. Pengunjuk rasa menyatakan keberatan atas distribusi makanan yang melibatkan aparat keamanan menggunakan kendaraan taktis TNI.
“Distribusi makanan menggunakan kendaraan taktis di wilayah konflik justru menimbulkan trauma dan ketakutan bagi siswa,” ujar Donny Siep, salah satu pengunjuk rasa di Yahukimo.
Merespons hal ini, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyatakan bahwa pelibatan TNI memang dilakukan mengingat situasi keamanan di beberapa titik yang dinilai belum kondusif untuk distribusi sipil secara murni.
Respons Pemerintah: Hormati Pihak yang Menolak
Bupati Deiyai, Melianus Mote, yang menemui massa aksi menyatakan bahwa kewenangan penghapusan program berada di tangan pemerintah pusat. Ia menyebut akan ada lembaga baru yang menangani MBG di daerah untuk menampung aspirasi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan pemerintah pusat, Dadan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan program ini. Meski MBG sudah berjalan di 38 provinsi dan resmi dimulai di Papua Tengah sejak 24 Februari, pemerintah menghargai pilihan warga.
“Kalau yang berhak tidak ingin menerima, kami hormati,” ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Catatan Merah: Dugaan Kekerasan di Nabire
Aksi penolakan ini sempat ternoda oleh video viral dugaan kekerasan seorang oknum ASN terhadap pelajar di Nabire saat unjuk rasa berlangsung. Meski oknum tersebut telah meminta maaf dan membantah melakukan kekerasan fisik secara sengaja, insiden ini menambah tensi ketegangan di lapangan.
Fenomena ini menjadi catatan besar bagi Jakarta. Di tengah niat baik meningkatkan gizi anak bangsa, suara dari ufuk timur Indonesia memberikan sinyal kuat: kebijakan nasional harus lebih sensitif terhadap kondisi keamanan, kearifan lokal, dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat.
