Panas! KKMKR Buru Tolak Dikomandoi Politisi, Tegaskan Satu Nakhoda Menuju Musda 2027

BURU – Kerukunan Keluarga Moloko Kie Raha (KKMKR) Kabupaten Buru menggelar pertemuan akbar seluruh keluarga besar Maluku Utara. Bertempat di tempat wisata Pantai La Raba Nametek, Namlea, pada Minggu (8/11/2026), agenda ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan pembubaran panitia karnaval, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi organisasi yang sangat krusial.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KKMKR Kabupaten Buru, Moh. B. Kamarullah, beserta Sekretaris Sehan Hi Yahya, jajaran pengurus, serta perwakilan anggota dari berbagai kecamatan.

Jangan Ada ‘Najis Batin’ di Tubuh Organisasi

Dalam sambutannya, Moh. B. Kamarullah menekankan pentingnya persatuan bagi seluruh keluarga besar Maluku Utara. Ia mengingatkan makna semboyan Mari Moi Ngone Futuru, yang berarti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

“Kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita bisa maju ke depan? Hilangkan rasa benci, dengki, dendam, dan sebagainya. Tidak etis kalau kita menyimpan ‘najis batin’ dalam diri kita. Mari kita sama-sama berpegang teguh kepada payung kerukunan Kie Raha ini,” tegas Kamarullah.

Satu Kapal Tak Boleh Dua Nakhoda

Terkait eratnya persatuan, Ketua KKMKR meluruskan persoalan struktur kepengurusan. Ia menegaskan bahwa dalam satu organisasi tidak boleh ada dua komando, khususnya terkait keberadaan anggota dari Kecamatan Waeyapo.

“Tidak ada istilah satu kapal miliki dua nakhoda, harus satu ketua saja. Ketua hanya berada di kabupaten. Nanti kita arahkan dari unit Waeyapo semua berkumpul di sini agar kita bentuk kerukunan baru, dan saudara kita dari Waeyapo bisa bergabung dalam kepengurusan,” jelasnya.

Menariknya, Kamarullah juga memberikan warning keras terkait independensi organisasi. Ia menolak keras jika KKMKR dipimpin oleh orang yang berkecimpung di dunia politik praktis.

“Saya tidak mau ketua dijabat oleh orang politik, karena suatu ketika pasti akan terjun ke politik dan membawa organisasi ke sana. Jangan ada ‘kotak-kotak’ (faksi). Jika ada kotak-kotakan dalam organisasi, maka hancurlah organisasi ini,” tegasnya.

Sejarah Panjang dan Kaderisasi Menuju 2027

Dalam kesempatan itu, Kamarullah membeberkan sejarah panjang KKMKR. Organisasi ini sempat terpecah pada 2011 akibat dinamika politik lokal. Namun, berkat perjuangan bersama, kerukunan ini berhasil berdiri tegak dan diakui secara sah oleh pemerintah daerah sejak tahun 2011 hingga saat ini.

Menyadari usianya yang tidak lagi muda, Kamarullah dan Sehan Hi Yahya berencana menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada generasi muda. Keduanya meminta seluruh anggota bersiap menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang lengkap.

“Saya dan Pak Sehan ke depan ini mungkin sudah tua, sudah waktunya istirahat dan menjadi penasihat saja. Untuk itu, mari kita semua bekerja menyusun struktur kerja organisasi. Insya Allah, Januari 2027 kami akan membentuk badan pengurus baru melalui Musyawarah Daerah (Musda),” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *