SOE – Kasus dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), resmi memasuki tahap penyidikan. Naiknya status perkara ini pun disambut keluarga korban yang mendesak agar proses hukum berjalan transparan dan bebas intervensi.
Perkara ini dilaporkan oleh ayah korban ke Polres TTS pada 5 September 2026 dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/594/IX/2026/SPKT/Polres TTS/Polda NTT.
Naiknya status perkara ke tahap penyidikan menandakan penyidik telah menemukan bukti awal yang cukup untuk melanjutkan proses hukum secara lebih mendalam. Saat ini, penanganan perkara berada di tangan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres TTS.
Anak Korban Berhenti Sekolah
Keluarga korban, MFT (15), menyampaikan apresiasi atas keseriusan pihak kepolisian sejak awal menerima laporan. Namun, di sisi lain, keluarga menegaskan bahwa yang diperjuangkan bukan sekadar proses hukum semata, melainkan pemulihan martabat serta masa depan anak mereka yang kini terancam.
“Anak kami seharusnya masih duduk di bangku sekolah dan mengejar cita-citanya. Namun akibat peristiwa ini, ia memilih berhenti sekolah. Kami hanya menuntut kepastian hukum dan keadilan,” ungkap ayah korban saat ditemui di Soe, Sabtu (7/11/2026).
Minta Bebas dari Tekanan
Kakak korban juga meminta agar proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
“Kami percaya polisi akan menangani kasus ini sampai tuntas,” ujarnya.
Hingga kini, penyidik masih mendalami keterangan saksi, mengumpulkan alat bukti, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip perlindungan anak. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum. Publik kini menanti proses hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan hingga tuntas.
