BANGKALAN – Demonstrasi yang menuntut agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan kembali terjadi di Kabupaten Bangkalan. Aksi tersebut tidak hanya diikuti oleh relawan, tetapi juga para mitra program MBG yang mengaku mengalami kerugian akibat operasional dapur yang dihentikan selama masa libur sekolah.
Mitra Mengaku Berinvestasi Hingga Miliaran Rupiah
Salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lajing 02, Kecamatan Arosbaya, Moh Holifi, mengungkapkan bahwa investasi yang dikeluarkan untuk membangun dapur MBG tidaklah kecil.
Menurutnya, modal yang dibutuhkan untuk mendirikan satu dapur MBG berkisar antara Rp1,6 miliar hingga Rp2,5 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, sebagian mitra bahkan harus menjual aset pribadi hingga mengajukan pinjaman ke perbankan.
“Jadi, ada yang harus menjual sawah dan menggadaikan aset ke bank. Kami juga setiap bulan harus membayar cicilan,” ujar Holifi, Kamis (25/6/2026).
Ia berharap investasi besar yang telah dikeluarkan dapat segera kembali melalui operasional program MBG yang berjalan secara berkelanjutan.
Operasional Berhenti, Mitra Tetap Menanggung Cicilan
Holifi menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional dapur MBG selama masa libur sekolah berdampak langsung terhadap arus kas para mitra. Selain membuat pengembalian modal menjadi lebih lama, para pengusaha juga tetap harus menanggung kewajiban cicilan yang berjalan setiap bulan.
“Kalau dikatakan rugi, tentu kami mengalami kerugian. Namun, karena ini merupakan keputusan dari pemerintah pusat, kami tetap mengikuti kebijakan tersebut. Risiko ini kami tanggung, dan kami tetap mendukung program pemerintah,” katanya.
Meski menghadapi tantangan finansial, Holifi menegaskan bahwa para pelaku usaha yang terlibat dalam program MBG berupaya bertahan dengan memanfaatkan sumber pendapatan lain yang dimiliki.
“Kami sebagai pengusaha tentu memiliki berbagai sumber usaha lainnya,” pungkasnya.
Program MBG Jadi Tumpuan Banyak Pihak
Kondisi ini menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang telah berinvestasi besar dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, keberlanjutan dan kepastian operasional program dinilai menjadi hal penting bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
