JAKARTA — Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa aksi boikot massal terhadap produk-produk yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Israel bukanlah solusi efektif untuk menghentikan agresi di Gaza. Sebaliknya, langkah tersebut dinilai menciptakan krisis baru di dalam negeri berupa gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja lokal.
Pernyataan ini disampaikan Nasaruddin dalam pertemuan strategis bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Paradoks Boikot: “Di Sana Dibantai, di Sini di-PHK”
Nasaruddin menyoroti dampak nyata dari gerakan boikot yang justru memukul balik ekonomi warga Indonesia. Ia mengungkapkan data bahwa sedikitnya 3.000 karyawan di jaringan restoran cepat saji yang menjadi sasaran boikot telah kehilangan pekerjaan akibat bisnis yang merosot tajam.
“Saat ada seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel, saya termasuk yang prihatin. Saya tahu persis apa yang terjadi di sana, tapi boikot ini bukan jalan keluar. Ini berarti umat Islam dua kali rugi; di sana dibantai, di sini di-PHK,” ujar Nasaruddin.
Pengusaha Sebagai Pilar Stabilitas Nasional
Menag mengingatkan bahwa para pengusaha yang terdampak boikot merupakan pilar penting bagi operasional negara melalui setoran pajak. Menyerang dunia usaha dalam negeri secara membabi buta justru dianggap dapat melemahkan kekuatan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
“Tanpa dunia usaha, Indonesia tidak mungkin bisa bertahan. Yang paling banyak membayar pajak dan membantu operasional negara ini adalah para pengusaha. Kalau pengusaha diserang dari berbagai sisi, bagaimana negeri ini bisa besar?” imbuhnya.
Sebagai bentuk empati, Nasaruddin bahkan sempat mengundang sejumlah pelaku bisnis yang terkena dampak boikot ke Masjid Istiqlal untuk memberikan dukungan moril dan menguatkan kerukunan antara sektor usaha dengan masyarakat.
Solidaritas Palestina yang Terukur
Gerakan boikot di Indonesia memang sempat mencapai puncaknya sebagai bentuk solidaritas atas konflik Hamas-Israel. Namun, pemerintah kini mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menunjukkan keberpihakan kepada Palestina.
Pemerintah menyarankan agar solidaritas disalurkan melalui bantuan kemanusiaan yang terorganisir dan upaya diplomatik resmi, daripada melakukan aksi yang secara langsung mematikan mata pencaharian ribuan warga negara sendiri yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang dituduh berafiliasi dengan Israel.
