JAKARTA — Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Sjafrie Sjamsoeddin, resmi melantik 12 pakar sebagai Tenaga Ahli DPN di Gedung Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
Langkah strategis ini diambil berdasarkan Perpres Nomor 202 Tahun 2024 untuk memperkuat analisis kebijakan pertahanan negara dalam menghadapi dinamika global di bidang geoekonomi, geopolitik, dan geostrategi.
Kejutan Pelantikan: Sabrang Mowo Damar Panuluh Jadi Tenaga Ahli Madya
Salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam pelantikan tersebut adalah Sabrang Mowo Damar Panuluh, B.Math., B.Sc. Vokalis grup band Letto sekaligus putra budayawan Cak Nun ini resmi mengemban amanah sebagai Tenaga Ahli Madya, sebuah posisi yang setara dengan pejabat Eselon II.
Dikenal dengan pemikiran logis dan latar belakang akademis di bidang matematika dan fisika, keterlibatan Sabrang diharapkan membawa perspektif baru dalam perumusan kebijakan strategis nasional. Selain Sabrang, nama pengacara Frank Alexander Hutapea, S.H., juga turut memperkuat jajaran Tenaga Ahli Madya.
Komposisi Pakar Lintas Disiplin
Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa para tenaga ahli terdiri dari tingkatan Utama, Madya, hingga Muda. Mereka akan bertugas memberikan pertimbangan kebijakan terhadap ancaman global, termasuk ancaman non-tradisional seperti serangan siber dan krisis energi.
Berikut daftar lengkap Tenaga Ahli DPN yang dilantik:
-
Tenaga Ahli Utama: Prof. Dr. Surachman Surjaatmadja, Dr. Ian Montratama, Dr. Ing. M. Abdul Kholiq, Agato P. P. Simamora, S.H., M.H., Dr. Achmad Rully, dan Filda Citra Yusgiantoro, Ph.D.
-
Tenaga Ahli Madya: Sabrang Mowo Damar Panuluh, Dr. Ir. Jupriyanto, dan Frank Alexander Hutapea, S.H.
-
Tenaga Ahli Muda: Santiaji Dyatmiko, Maundri Prihanggo, S.T., M.Sc., dan Dr. Muhammad Zulkarnain Maddatuang, M.Si.
Peran Strategis Dewan Pertahanan Nasional
Dewan Pertahanan Nasional merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. DPN memiliki mandat vital untuk menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara dan mengoordinasikan respons nasional terhadap segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.
Integrasi antara pakar akademis dan praktisi profesional ini menandai era baru pertahanan Indonesia yang lebih inklusif dan berbasis data (data-driven policy).
