Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dinobatkan sebagai “Bapak Tionghoa Indonesia” karena peranannya yang sangat besar dalam memperjuangkan hak-hak dan kebebasan etnis Tionghoa di Indonesia. Sebelum masa kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia, etnis Tionghoa sering kali mengalami diskriminasi dan pembatasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti larangan penggunaan bahasa Mandarin, pembatasan terhadap kegiatan kebudayaan Tionghoa, dan stigma negatif yang melekat pada mereka.
Namun, ketika Gus Dur menjadi Presiden Indonesia (1999-2001), ia mengambil langkah-langkah signifikan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Beberapa kebijakan dan tindakannya yang terkenal meliputi:
- Menghapuskan kebijakan larangan penggunaan bahasa Mandarin: Gus Dur mencabut kebijakan Orde Baru yang melarang bahasa Mandarin digunakan di ruang publik, sehingga etnis Tionghoa dapat bebas mengekspresikan identitas budaya mereka.
- Membuka kembali kebebasan merayakan hari-hari besar Tionghoa: Gus Dur memberi izin bagi umat Tionghoa untuk merayakan Imlek (Tahun Baru Cina) secara terbuka, yang sebelumnya dilarang.
- Menjamin kebebasan beragama: Gus Dur memperkenalkan kebijakan untuk memperlakukan agama dan etnis secara lebih adil, menjamin kebebasan beragama dan melawan diskriminasi berbasis ras atau agama.
- Pendekatan pluralisme: Gus Dur dikenal sebagai seorang yang sangat menghargai keragaman dan pluralisme. Dalam pandangannya, Indonesia seharusnya menjadi negara yang merangkul semua kelompok etnis dan agama tanpa ada pemisahan atau diskriminasi.
Karena komitmennya terhadap perlakuan adil bagi etnis Tionghoa, banyak kalangan Tionghoa di Indonesia yang menganggap Gus Dur sebagai tokoh yang berjasa besar bagi mereka, dan memberinya julukan “Bapak Tionghoa Indonesia”. Gus Dur dianggap sebagai pemimpin yang membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Tionghoa di Indonesia.
