SINUNUKAN — Masyarakat di wilayah Kecamatan Sinunukan dan Batahan kini tengah dikepung kesulitan akibat kelangkaan gas LPG 3 kilogram. Sejak beberapa waktu terakhir, pasokan gas subsidi tersebut sulit didapatkan, yang memicu lonjakan harga di tingkat pengecer hingga berkali-kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Minggu (26/04/2026), keresahan warga memuncak karena banyak pangkalan resmi yang justru tidak beroperasi, sehingga distribusi ke masyarakat terputus.
Harga Menembus Angka Fantastis
Kelangkaan ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Di Desa Airapa, harga gas melon dilaporkan mencapai Rp45.000 per tabung. Kondisi lebih parah terjadi di wilayah Batahan, di mana harga sudah menembus angka Rp55.000 per tabung.
Lonjakan harga yang tidak wajar ini dinilai sangat memberatkan, terutama karena LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok untuk kegiatan rumah tangga dan usaha mikro.
Pangkalan Non-Aktif Akibat Sengketa Internal
Warga mensinyalir kelangkaan ini disebabkan oleh banyaknya pangkalan gas yang berhenti beroperasi. Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa mandeknya distribusi ini merupakan dampak dari sengketa keluarga yang terjadi di internal PT MGL.
Masyarakat meminta kepada Pemerintah Daerah dan Pertamina untuk segera turun tangan memediasi atau mengambil langkah tegas agar pangkalan-pangkalan tersebut kembali diaktifkan. Adapun daftar pangkalan yang diharapkan segera beroperasi kembali meliputi:
-
Sinunukan & Sekitarnya: Makmur Gas (Sinunukan III), Nizam Gas (Sinunukan III), Riski Mida (Sinunukan III), Nanda Gas (Sinunukan I), Gesang Gas (Desa Widodaren), Isrok Gas (Desa Sukadamai), Mala Gas (Desa Wonosari), Naila Gas (Desa Pasir Putih), Senandung Gas (Desa Sidomakmur).
-
Batahan & Sekitarnya: Fadil Gas (Desa Airapa), Sekawan Gas (Desa Kampung Kapas I), HRJ Gas (Desa Bintungan Bejangkar), Mompak Gas (Desa Simpang Durian).
Desakan kepada Pertamina dan Pemerintah
Warga meyakini bahwa normalisasi operasional pangkalan-pangkalan tersebut adalah kunci utama untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan stok. Tanpa adanya tindakan nyata dari pemangku kebijakan, dikhawatirkan spekulasi harga akan terus berlanjut dan semakin menyengsarakan warga.
“Kami butuh solusi cepat. Jangan sampai urusan internal perusahaan mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan gas subsidi sesuai harga pemerintah,” ujar salah satu warga yang mengeluhkan kondisi tersebut.
