JAKARTA — Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memperkuat sinergi dengan 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) unggulan untuk mengakselerasi pembangunan di Tanah Papua melalui program Transmigrasi Patriot 2026. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan pentingnya pergeseran pola pembangunan menuju pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis kearifan lokal.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Mitra Transmigrasi Patriot 2026 yang digelar di Kantor Kementrans, Kalibata, Jakarta, Minggu (12/04/2026).
Kolaborasi Strategis dengan Akademisi Unggulan
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara serta para guru besar dan wakil rektor dari 10 mitra PTN unggulan, yakni:
-
UI, ITB, IPB, UGM, Unpad, Undip, Unair, ITS, UB, dan Unhas.
Viva Yoga menilai keterlibatan kampus ternama merupakan langkah strategis karena pengalaman mereka dalam memecahkan masalah kompleks di aspek teknologi, ekonomi, sosial, hingga psikologis masyarakat. “Ilmu dari kampus sangat dibutuhkan untuk membangun komunikasi efektif dengan masyarakat adat dan menjembatani hubungan pemerintah dengan komunitas lokal,” ungkap Viva Yoga.
Evaluasi Transmigrasi Patriot dan Fokus Infrastruktur
Program Transmigrasi Patriot 2026 merupakan kelanjutan dari kesuksesan tahun 2025 yang telah menerjunkan 2.000 peneliti (termasuk 42 guru besar dan 358 doktor) ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.
Untuk wilayah Papua, Wamen Viva Yoga menggarisbawahi beberapa usulan strategis:
-
Padat Karya Infrastruktur: Pembangunan konektivitas jalan Trans-Papua yang dirancang untuk membuka akses sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat.
-
Penguatan Hak Adat: Mencontoh keberhasilan pengelolaan masyarakat adat di Selandia Baru, Kementrans berkomitmen pada pengakuan hak adat dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
-
Akuntabilitas Dana Otsus: Perbaikan sistem distribusi dan pengawasan dana Otonomi Khusus agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
Pendekatan “Bottom-Up” dan Keamanan
Mantan Anggota Komisi IV DPR RI ini berpesan agar Tim Transmigrasi Patriot 2026 mengedepankan pembangunan kepercayaan (trust building) melalui tokoh-tokoh adat. Pendekatan ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan pola top-down yang selama ini sering menemui hambatan di lapangan.
Terkait aspek keamanan, pemerintah memprioritaskan wilayah yang relatif kondusif seperti Merauke dan Papua Barat Daya sebagai titik awal pengembangan program, dengan tetap melakukan koordinasi ketat bersama aparat keamanan.
“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat adalah kunci utama dalam merancang pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan kompleks di wilayah Papua,” tutup pria asal Lamongan tersebut.
