Jakarta, 9 Juli 2025 — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima pagu indikatif sebesar Rp70,86 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Anggaran tersebut akan difokuskan pada program prioritas nasional, khususnya dalam mendukung swasembada pangan melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar.
“Fokus utama tahun 2026 masih sama, yaitu preservasi jalan dan peningkatan konektivitas wilayah, serta memperkuat jaringan irigasi dan normalisasi sungai. Kami mendapat arahan untuk fokus mencapai swasembada pangan mulai tahun 2025 dan seterusnya,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/7/2025).
Dari total pagu indikatif tersebut, alokasi terbesar diberikan untuk bidang jalan dan jembatan sebesar Rp31,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi, pembangunan serta duplikasi jembatan, flyover/underpass, jalan tol, dan preservasi rutin infrastruktur jalan.
Sementara itu, bidang sumber daya air menerima alokasi sebesar Rp20,51 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, pengamanan pantai, penyediaan air baku, serta pembangunan bendungan yang tengah berjalan.
Untuk bidang permukiman, dialokasikan Rp4,11 triliun yang akan difokuskan pada pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah, dan pembangunan bangunan gedung. Sementara itu, bidang prasarana strategis menerima Rp13,53 triliun, meliputi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk madrasah, sekolah rakyat, perguruan tinggi, prasarana perekonomian, olahraga, cagar budaya, kesehatan, peribadatan, dan lainnya.
Untuk dukungan manajemen dan administrasi lainnya, dialokasikan sebesar Rp0,91 triliun.
Meski demikian, Menteri Dody menyebut masih terdapat kekurangan anggaran yang dibutuhkan Kementerian PU untuk tahun 2026 sebesar Rp68,88 triliun. Tambahan ini terdiri dari kebutuhan program teknis sebesar Rp65,28 triliun dan dukungan manajemen sebesar Rp3,6 triliun.
Kebutuhan tambahan tersebut mencakup sejumlah program strategis, di antaranya:
-
Swasembada pangan: Rp4,92 triliun
-
Penyelesaian kontrak tahun jamak: Rp12,01 triliun
-
PDN dan PLN: Rp2,26 triliun
-
Kegiatan baru: Rp17,62 triliun
-
Vokasi: Rp0,01 triliun
-
Dukungan teknis pusat/balai: Rp3,51 triliun
-
Pengadaan lahan: Rp2,49 triliun
-
Tanggap darurat bencana: Rp0,55 triliun
-
Infrastruktur berbasis masyarakat/padat karya: Rp3,98 triliun
-
Operasi dan optimalisasi infrastruktur eksisting: Rp6,03 triliun
-
Sekolah rakyat: Rp10 triliun
-
Dukungan DOB Papua: Rp1,77 triliun
Untuk dukungan manajemen, tambahan diperlukan sebesar Rp2,84 triliun untuk belanja pegawai dan Rp0,76 triliun untuk belanja nonoperasional.
“Kami sangat berharap kebutuhan ini dapat menjadi perhatian dalam proses pembahasan lebih lanjut antara Komisi V DPR dan Kementerian Keuangan, agar pembangunan infrastruktur nasional tetap berjalan berkesinambungan dan tidak terputus,” tutup Menteri Dody.
