Partai Gerindra secara mengejutkan memimpin peta kekuatan politik di Jawa Timur, menggeser dominasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Berdasarkan survei terbaru dari The Republic Institute, elektabilitas Gerindra melonjak signifikan ke angka 17,7 persen.
Lonjakan elektabilitas Gerindra ini menempatkan mereka di atas PKB yang kini berada di posisi kedua dengan 16,5 persen, dan PDIP di posisi ketiga dengan 14,6 persen. Hasil ini menandakan pergeseran signifikan dalam dinamika politik di Jawa Timur yang selama ini didominasi oleh dua partai tersebut.
Analis politik The Republic Institute menyebutkan, kenaikan elektabilitas Gerindra disebabkan oleh efek “bulan madu politik” Presiden Prabowo Subianto. Implementasi program-program nasional, kinerja aktif para legislator Gerindra, serta kemenangan di sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada) turut berkontribusi pada peningkatan dukungan, bahkan di basis Nahdliyin.
Di sisi lain, PKB yang selama ini mengandalkan kekuatan pesantren, menghadapi tantangan. Kekalahan kader-kader kunci dalam pilkada dan fragmentasi suara di kalangan kiai diindikasikan menjadi faktor penyebab bergesernya dukungan. Sementara itu, PDIP masih merasakan dampak kekalahan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) serta minimnya kemenangan di tingkat daerah.
Partai Golkar menunjukkan konsistensi dengan elektabilitas 9,1 persen. Kejutan datang dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang berhasil melonjak ke angka 7,6 persen. Partai NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunjukkan eksistensi, namun belum mampu menciptakan kejutan berarti.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi kondisi kritis dengan elektabilitas stagnan di 3,5 persen, mengindikasikan semakin melemahnya kekuatan tradisional partai berlambang Ka’bah ini.
Angka pemilih yang belum menentukan pilihan masih cukup tinggi, mencapai 10,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peta politik di Jawa Timur masih sangat dinamis dan memberikan peluang bagi semua partai untuk berjuang meningkatkan elektabilitas menjelang Pemilihan Umum 2029.
