JAKARTA – Ketua Gertasi DKI Jakarta, Salim Wehfany, menyerukan pengawasan yang ketat dan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra yang mencapai Rp100,1 triliun.
Menurutnya, dana besar yang digelontorkan negara tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan amanah rakyat yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak bencana.
“Rp100,1 triliun ini adalah denyut harapan bagi masyarakat Sumatra yang sedang memulai kembali langkahnya. Setiap rupiah harus kembali menjadi jalan, rumah, jembatan, sekolah, dan kehidupan yang pulih,” ujar Salim dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Minta Satgas Galapana Turun Langsung
Dalam pernyataannya, Salim meminta Ketua Satgas Galapana, Sufmi Dasco Ahmad, untuk turun langsung memastikan seluruh proses penyaluran dan pemanfaatan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Menurutnya, pengawasan lintas sektor sangat penting agar program pemulihan tidak hanya berjalan cepat secara administratif, tetapi juga tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Pengawasan Jadi Kunci Pemulihan
Salim menilai Satgas Galapana memiliki peran strategis dalam menjaga koordinasi antarinstansi, sekaligus memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.
Mulai dari pembangunan infrastruktur vital, pemulihan fasilitas umum, perbaikan permukiman warga, hingga penguatan ekonomi masyarakat harus diawasi secara ketat agar hasilnya maksimal.
“Ketua DPR yang memahami fungsi pengawasan harus menjadi garda terdepan dalam memastikan proyek sebesar ini tidak kehilangan arah. Ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi tentang menjaga amanah negara kepada rakyatnya,” tegasnya.
Jangan Korbankan Kualitas Demi Kecepatan
Lebih lanjut, Salim mengingatkan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, maupun prinsip akuntabilitas.
Ia menegaskan seluruh proses rekonstruksi harus dilaksanakan dengan integritas tinggi agar hasil pembangunan benar-benar kokoh, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Pemulihan Sumatra Adalah Harapan Bersama
Gertasi juga menilai sinergi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat sipil menjadi fondasi penting dalam mengawal penggunaan anggaran tersebut.
Di akhir pernyataannya, Salim menegaskan bahwa pemulihan Sumatra bukan sekadar agenda pembangunan fisik, melainkan upaya bersama untuk membangkitkan kembali harapan masyarakat pascabencana.
“Dari tanah yang pernah retak oleh bencana, harus tumbuh kembali kehidupan yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bermartabat,” pungkasnya.
