KEFAMENANU — Rencana pengalokasian anggaran sebesar Rp2 miliar untuk renovasi Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) memicu kritik tajam. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu menilai kebijakan tersebut mencederai keadilan sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan.
Kritik ini mencuat menyusul keluhan Ketua DPRD TTU, Kristoforus Efi, di media sosial mengenai fasilitas rumah jabatan yang dinilai kurang memadai.
Kritik Keadilan Sosial: Rakyat vs Pejabat
Presidium GERMAS PMKRI Cabang Kefamenanu, Yohanes Niko Seran Sakan, menegaskan bahwa fasilitas pejabat publik seharusnya tidak menjadi prioritas utama selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi.
“Keprihatinan atas fasilitas pejabat harus diletakkan dalam perspektif keadilan sosial. Masih banyak warga di wilayah Miomaffo yang tinggal beralaskan tanah dan beratapkan alang-alang. Rumah masyarakat jauh lebih tidak layak dibanding Rujab tersebut,” tegas Niko dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).
Dugaan Kompromi Politik Anggaran
PMKRI mencium adanya indikasi “tukar guling” kepentingan di balik pengalokasian dana renovasi tersebut. Mereka menduga anggaran fantastis ini sengaja disiapkan Pemerintah Daerah (Pemda) TTU sebagai instrumen kompromi agar DPRD memberikan restu terhadap rencana pinjaman daerah.
“Kami menduga pengalokasian Rp2 miliar untuk rumah pejabat DPRD bisa menjadi instrumen kompromi politik guna memperlancar persetujuan pinjaman daerah yang diusulkan Pemda,” tambahnya.
Dorong Anggaran Dialihkan ke Sektor Pertanian
Secara organisasi, PMKRI tidak menolak rencana pinjaman daerah, namun menuntut agar dana tersebut dikelola secara produktif. Daripada memperbaiki fasilitas hunian pejabat, PMKRI menyarankan anggaran dialihkan untuk memperkuat sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga TTU.
Beberapa poin yang diusulkan PMKRI meliputi:
-
Penyediaan sarana produksi pertanian.
-
Peningkatan akses pasar bagi petani lokal.
-
Hilirisasi produk agraris untuk membuka lapangan kerja baru.
“Intervensi pada sektor pertanian jauh lebih potensial menghasilkan dampak ekonomi berkelanjutan dibandingkan sekadar peningkatan fasilitas mewah bagi penguasa,” ujar Niko.
PMKRI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran ini secara kritis dan konstitusional. Mereka berharap setiap rupiah yang digunakan pemerintah daerah benar-benar menjadi investasi masa depan masyarakat, bukan sekadar renovasi ruang kenyamanan kekuasaan.
