NAMLEA — Penataan tambang emas legendaris Gunung Botak memasuki babak baru. Penjabat Bupati Buru, Ikram Umasugi, menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di lokasi tersebut akan kembali berjalan secara legal pada akhir Januari 2026.
Penegasan ini disampaikan Ikram usai menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan 10 koperasi di Ruang Rapat Kantor Bupati Buru. Ikram memastikan bahwa dalam pengelolaan ke depan, tidak ada lagi ruang untuk konflik maupun perdebatan yang merugikan daerah.
Kesepakatan Bersama Adat dan Pemerintah
Ikram menjelaskan bahwa seluruh proses penataan Gunung Botak telah melalui kesepakatan komprehensif antara pemerintah daerah, pemilik lahan, para Raja, hingga pemangku adat. Kesepakatan ini menjadi tonggak sejarah untuk mengakhiri polemik panjang yang selama ini menyelimuti gunung emas tersebut.
“Kita sudah sepakat. Seluruh penataan telah dibicarakan dengan pemilik lahan dan tokoh adat. Pertambangan akan dijalankan secara legal dan transparan,” ujar Ikram Umasugi.
Berbasis IPR dan Perintah Presiden
Sistem pengelolaan nantinya akan melibatkan masyarakat lokal melalui skema koperasi yang telah mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Langkah ini diambil guna memutus rantai pertambangan ilegal yang selama ini memicu angka kriminalitas tinggi dan kerusakan lingkungan.
“Kita mengikuti perintah Bapak Presiden. Aturan harus dijalankan secara tegas sehingga tidak ada lagi ruang untuk berdebat. Pengelolaan berbasis legalitas ini akan menjamin keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan,” tegas Bupati Ikram.
Himbauan Kamtibmas dan Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Kabupaten Buru berkomitmen agar kekayaan alam Gunung Botak memberikan manfaat nyata bagi ekonomi lokal dan PAD (Pendapatan Asli Daerah), bukan sekadar menguntungkan pihak-pihak tertentu secara ilegal.
Ikram menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif yang sengaja diembuskan pihak tak bertanggung jawab. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif demi keberlanjutan tambang yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
