KARAWANG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara Panen Raya Nasional sekaligus Pengumuman Swasembada Pangan di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Rabu (7/1/2026). Momentum ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia yang berhasil mencapai target kedaulatan pangan di akhir tahun 2025.
Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari kerja kolektif lintas sektor, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), hingga para petani sebagai ujung tombak produksi nasional.
Pemda Wajib Lindungi Lahan Sawah
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian kembali memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga keberlangsungan swasembada ini. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap lahan sawah adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
“Hal pertama yang harus dipastikan adalah luas lahan tidak berkurang. Pemda harus konsisten menerapkan konsep Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di wilayah masing-masing agar ketahanan pangan kita tetap stabil,” tegas Tito.
Filosofi Merdeka Pangan Presiden Prabowo
Mendagri juga mengutip visi besar Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian bangsa. Menurutnya, Presiden memandang swasembada bukan sekadar soal stok makanan, melainkan harga diri sebuah bangsa yang merdeka.
“Beliau (Presiden) menerjemahkan negara kita harus menjadi negara yang merdeka dari pangan. Adanya kekuatan pangan yang bisa menghidupi rakyatnya sendiri tanpa bergantung pada negara lain,” ujar Mendagri mengulang pesan yang pernah disampaikannya di Kendari beberapa waktu lalu.
Stabilitas Harga dan Atensi Pemerintah
Selain fokus pada produksi, Mendagri mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga di pasar. Hal ini demi memastikan bahwa keberhasilan swasembada pangan juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat melalui harga pangan yang terjangkau.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta sejumlah gubernur dan bupati dari berbagai wilayah di Indonesia.
