KENDARI – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulawesi Tenggara secara terbuka menyerukan kepada mahasiswa dan rakyat untuk menolak wacana penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. EW-LMND Sultra menilai upaya tersebut sebagai langkah pemolesan sejarah yang mengabaikan kejahatan kemanusiaan dan kerusakan demokrasi di era Orde Baru.
Ketua EW-LMND Sultra, [Bung Halim], menegaskan bahwa gelar Pahlawan Nasional tidak layak diberikan kepada sosok yang memimpin rezim penuh pelanggaran HAM, pembungkaman ruang demokrasi, dan korupsi terstruktur.
“Soeharto bukan simbol perjuangan rakyat, melainkan representasi kekuasaan otoriter. Memberikannya gelar pahlawan adalah bentuk pengkhianatan terhadap memori korban dan perjuangan reformasi,” tegasnya.
Wariskan Luka Sosial dan Oligarki
Menurut EW-LMND Sultra, penderitaan yang dihasilkan oleh kekuasaan Soeharto meninggalkan warisan luka sosial yang masih terasa hingga saat ini. Sistem ekonomi dan politik Orde Baru dianggap telah melahirkan oligarki yang kini menguasai sumber daya publik.
“[Bung Halim] menambahkan, “Bicara Soeharto bukan hanya bicara masa lalu, tetapi bicara struktur ketidakadilan yang hari ini masih mengendalikan arah bangsa. Karena itu penolakan ini bukan nostalgia perlawanan, tetapi kebutuhan politik untuk menyelamatkan demokrasi.”
Tiga Tuntutan Utama Gerakan
Dalam seruan terbuka ini, EW-LMND Sultra mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat luas untuk memperkuat konsolidasi perlawanan dan menolak pemutihan sejarah.
Tiga tuntutan utama yang disuarakan adalah:
- Hentikan rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
- Tuntaskan pelanggaran HAM rezim Orde Baru secara hukum dan politik.
- Hentikan upaya kebangkitan kembali gaya kekuasaan Orde Baru dalam pemerintahan hari ini.
EW-LMND Sultra menutup seruannya dengan menegaskan bahwa ingatan rakyat harus terus dijaga sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, karena sejarah tidak boleh direduksi menjadi alat politik para elite.
