Likupang Timur, Winuri – Pungutan uang Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMK Negeri 1 Likupang Timur menjadi perbincangan hangat di kalangan siswa dan orangtua. Di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Julius Pandeirot, STh, sekolah ini menarik pungutan yang bervariasi antara Rp 500 ribu hingga Rp 800 ribu per siswa untuk pelaksanaan PKL. Namun, banyak pihak mempertanyakan kejelasan pungutan tersebut terutama karena sebagian besar siswa melaksanakan PKL di perusahaan yang berlokasi di kampung mereka sendiri.
Pungutan ini dilakukan oleh guru kepala jurusan, Iskandar Tandju, melalui salah satu stafnya, Juanda Lesunaung.
Para siswa dan orangtua mempertanyakan urgensi pungutan tersebut, mengingat sebagian besar tempat PKL berlokasi di kampung siswa, yang secara logika tidak memerlukan biaya tambahan seperti transportasi atau akomodasi. Salah satu siswa mengatakan, “Kami melakukan magang di kampung sendiri, tidak ada biaya tambahan yang harus kami keluarkan. Kenapa masih harus membayar uang sebesar itu,” tegasnya.
Selain masalah pungutan, keluhan lain juga muncul mengenai minimnya pengawasan dari pihak sekolah. Guru kepala jurusan yang bertanggung jawab menurut laporan para siswa tidak pernah melakukan kunjungan untuk memantau kondisi PKL.
“Kami membayar uang PKL, tapi tidak ada satu pun guru yang datang untuk melihat bagaimana kami bekerja di lapangan,” ungkap seorang siswa yang enggan disebutkan namanya.
Orangtua siswa juga merasakan beban dari pungutan ini, terutama bagi keluarga yang penghasilannya pas-pasan. Seorang ibu siswa menyampaikan kekesalannya, “Kami sudah berusaha memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak, tapi uang PKL ini terlalu besar dan tidak jelas penggunaannya. Kami merasa sangat terbebani,” ujarnya.
Sementara itu, pihak sekolah hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait pungutan ini. Orangtua berharap agar pihak sekolah terutama Kepala Sekolah Julius Pandeirot, dapat segera memberikan penjelasan mengenai alasan dan penggunaan uang PKL tersebut.
Para orangtua juga mendesak agar ada transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dan berharap bahwa pihak berwenang dapat turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Mereka khawatir jika tidak segera diselesaikan masalah ini bisa mempengaruhi semangat belajar para siswa.
