Jayawijaya – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Pegunungan untuk mendukung penuh pelaksanaan program strategis nasional. Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Sekolah Rakyat.
Imbauan ini disampaikan Ribka pada Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (29/7/2025). “Kita ingin memastikan sampai ke pemerintah daerah apakah program ini sudah sampai atau belum, itu tugas Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Ribka menegaskan pentingnya dukungan kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap program strategis nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut juga mencakup sanksi bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak mendukung program strategis nasional. “Ada konsekuensi yang harus dipatuhi oleh pemerintahan daerah,” jelasnya.
Menurut Ribka, program strategis nasional tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan dari Pemda. Oleh karena itu, program yang disusun oleh kepala daerah semestinya selaras dengan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ia mengimbau kepala daerah agar memerintahkan jajarannya, seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kemendagri juga akan melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan daerah terkait keselarasan ini.
Ribka menyebutkan banyak keuntungan bagi Pemda jika menyelaraskan program dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah menyediakan anggaran bagi program strategis nasional, yang dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah jika programnya selaras. “Saya ingin supaya kita betul-betul buat program itu terkoneksi dengan pemerintah pusat. Jadi kita naikkan program itu bisa terkoneksi dan dana itu bisa tersedia untuk kita,” ujarnya.
Di sisi lain, Ribka juga menekankan pentingnya memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, dan angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh daerah, termasuk Provinsi Papua Pegunungan.
Selain itu, Ribka menyinggung pentingnya pengendalian inflasi daerah yang berdampak pada harga barang dan jasa. Menurutnya, salah satu penyebab inflasi adalah distribusi bahan pangan, sehingga diperlukan kebijakan subsidi transportasi distribusi bahan pangan agar harganya terkendali.
Forum tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, para bupati se-Provinsi Papua Pegunungan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Pegunungan, dan pejabat terkait lainnya. Pada kesempatan itu, Wamendagri Ribka berdialog dengan para kepala daerah membahas berbagai persoalan di Provinsi Papua Pegunungan.
