JAKARTA — Mengawali tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat, baik melalui percepatan pemulihan pascabencana maupun penegakan hukum yang tanpa kompromi. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau langsung progres penanganan bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Kamis (01/01/2026).
Presiden mengapresiasi kolaborasi lintas lembaga yang berhasil membuka akses wilayah terisolasi dan membangun infrastruktur darurat dalam waktu singkat.
Kecepatan Infrastruktur: Jembatan Rampung dalam 10 Hari
Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara menyoroti pembangunan jembatan darurat yang diselesaikan jauh lebih cepat dari prosedur normal. Keberhasilan ini disebut sebagai buah sinergi antara TNI, Polri, Kementerian PU, BNPB, serta masyarakat setempat.
“Biasanya jembatan seperti itu butuh waktu tiga minggu sampai satu bulan, ini berhasil dilaksanakan sepuluh hari. Terima kasih, ini hasil kerja keras semua lembaga. Saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan cukup baik,” ujar Presiden Prabowo.
Hingga Rabu (31/12/2025), laporan dari Gubernur Sumatra Utara menunjukkan penurunan signifikan jumlah desa terisolasi, dari puluhan titik kini tersisa lima desa yang masih dalam tahap pembukaan akses.
Komitmen Pembangunan Rumah dan Santunan
Didampingi jajaran terkait, Presiden menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia memastikan pemerintah tidak akan membiarkan warga kehilangan tempat tinggal terlalu lama.
“Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah, untuk mengganti rumah saudara yang hilang. Yang rusak kita bantu. Kita hadapi tahun yang akan datang dengan penuh semangat dan optimisme. Negara kita akan makin kuat,” tegasnya di hadapan warga terdampak.
Peringatan Keras bagi Pelanggar Hukum
Selain aspek kemanusiaan, Presiden Prabowo memberikan pernyataan tegas terkait ketaatan hukum di tahun 2026. Ia menginstruksikan jajaran terkait untuk tidak ragu memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi pihak-pihak yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.
“Yang tidak patuh kepada hukum dan undang-undang akan kita cabut izinnya semuanya. Kita di tahun depan ini tidak akan ragu-ragu bertindak melindungi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan terutama kepentingan rakyat kita,” pungkasnya dengan nada lugas.
Kunjungan kerja ini menandai arah kebijakan pemerintah di tahun baru yang berfokus pada dua pilar utama: percepatan pembangunan fisik/sosial dan penguatan supremasi hukum.
