JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan potensi kenaikan harga beras di daerah.
Permintaan ini disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Beras di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/10/2025).
Tujuh kanal penyaluran beras SPHP yang harus dioptimalkan Pemda meliputi: pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.
“[Pemda] operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan,” kata Mendagri.
Mendagri juga meminta Pemda yang memiliki BUMD pangan serta program GPM agar terus mengoptimalkan perannya, serta bersinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food dan instansi pemerintah seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Inflasi Terkendali, Emas Perhiasan Jadi Penyumbang Utama
Selain beras, Mendagri menyinggung perkembangan inflasi nasional. Inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen, angka yang dinilai baik dari sisi produsen maupun konsumen.
Dua penyumbang utama inflasi adalah sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan, yang harganya naik 40 persen.
“Harga emas naik 40 persen saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik,” tambahnya.
Untuk kelompok makanan, komoditas yang perlu diwaspadai adalah cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
Sementara harga beras secara umum masih terkendali, Mendagri mencatat hanya delapan kabupaten yang mencatat kenaikan harga di atas 2 persen, termasuk Intan Jaya, Barito Timur, dan Tangerang.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, dan dihadiri Menteri Perdagangan, Kapolri, serta jajaran terkait.
