Paniai, 8 Juli 2025 — Solidaritas Mahasiswa Se-Indonesia Asal Paniai (SMI-KP) mengajak seluruh masyarakat adat Kabupaten Paniai untuk turut serta dalam aksi penolakan rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua Tengah. Aksi akan digelar pada Rabu, 9 Juli 2025 pukul 07.30 Waktu Papua (WP), dan dipusatkan di sejumlah titik strategis di Kabupaten Paniai.
SMI-KP secara terbuka menyebarkan selebaran dan undangan aksi kepada masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, dan pihak keamanan. Undangan resmi juga beredar luas melalui media sosial dan komunitas lokal.
Dalam pernyataannya, SMI-KP menyebut rencana pemerintah untuk membagi Kabupaten Paniai menjadi empat wilayah baru — Kabupaten Moni, Kabupaten Paniai Timur, Kabupaten Madi, dan Kabupaten Paniai Barat — dinilai tidak memenuhi syarat administratif dan aspiratif dari rakyat Papua.
“Pemekaran ini tidak sesuai kehendak rakyat Papua. Ini lebih mencerminkan kepentingan segelintir elit dan tekanan negara, bukan hasil dari proses musyawarah masyarakat adat,” demikian isi pernyataan SMI-KP dalam selebarannya.
Mereka menilai pemekaran wilayah akan berdampak negatif terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat adat, serta memperburuk kerusakan lingkungan di wilayah pegunungan Papua.
“Pemekaran DOB berisiko mempercepat genosida budaya dan fisik terhadap orang asli Papua. Ini adalah ancaman nyata terhadap eksistensi dan martabat masyarakat adat,” lanjut pernyataan tersebut.
Melalui aksi ini, SMI-KP menyerukan persatuan rakyat Papua untuk menolak segala bentuk pemekaran wilayah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat asli. Aksi ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap sebagai bagian dari kolonialisme modern.
“Kami mengajak seluruh rakyat Papua untuk menjaga tanah warisan leluhur, melindungi generasi muda, dan memperjuangkan hak hidup masyarakat adat Papua,” tutup pernyataan SMI-KP.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait penolakan ini.
