Jakarta, 8 Juli 2025 — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan optimisme terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan usai mengikuti rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2025).
“Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada kebijakan, karena kami harus menyelesaikan target tahun ini agar dapat mencapai target 2026,” kata Pudji, didampingi Sekretaris Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Shamy Ardian serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng.
Dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan, Sekjen ATR/BPN memaparkan empat fokus kebijakan PNBP untuk tahun 2026:
-
Peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk diversifikasi layanan melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT).
-
Peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi, khususnya implementasi sertipikat elektronik.
-
Evaluasi kebijakan tarif guna mendukung iklim investasi yang sehat dan berpihak kepada masyarakat.
-
Optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan aset kementerian.
Pudji meyakini strategi tersebut akan mendorong capaian PNBP 2026 secara maksimal melalui kerja kolektif seluruh jajaran.
Sebagai catatan, rata-rata pertumbuhan PNBP Kementerian ATR/BPN mencapai 14,2% per tahun, dengan sekitar 97% kontribusi berasal dari pelayanan pertanahan. Performa ini didorong oleh digitalisasi layanan dan pemeliharaan data pertanahan.
Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP ATR/BPN telah mencapai Rp1,2 triliun atau 37,3% dari target tahunan. Kementerian menargetkan total penerimaan PNBP tahun ini sebesar Rp3,3 triliun, terutama dari layanan pendaftaran tanah yang terus menunjukkan kinerja positif.
