JAKARTA — Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi, menjelaskan bahwa selama satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menggenjot empat amanat utama.
Menurut Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Kamis (16/10/2025), empat amanat pembentukan transmigrasi menjadi kementerian tersendiri adalah: menjaga NKRI, menciptakan kesejahteraan rakyat (melalui reforma agraria dan pembinaan transmigran), mendukung program swasembada pangan, dan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.
“Inilah dasar dibentuknya transmigrasi menjadi kementerian tersendiri,” ujar Wamentrans.
Transmigrasi Paradigma Baru: Desentralistik dan Bottom-Up
Viva Yoga menambahkan bahwa transmigrasi saat ini menganut sistem desentralistik dan bottom-up, berbeda dengan masa Orde Baru yang bersifat sentralistik dan top-down.
“Kementrans tidak akan melakukan transmigrasi tanpa adanya permintaan dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Pemerintah daerah yang membutuhkan transmigran harus menyampaikan permintaan kepada Kementrans dan menyiapkan lahan dengan status ‘clean and clear’, yang tidak tumpang tindih dengan pihak lain, untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Program Unggulan 5T dan Kontribusi ke Ekonomi Baru
Saat ini, Kementrans mempunyai program unggulan yang disebut 5T, yang diklaim sebagai turunan (derivatif) dari Asta Cita:
- Trans Tuntas: Menyelesaikan permasalahan lahan di kawasan transmigrasi.
- Trans Lokal: Pemberdayaan masyarakat lokal.
- Trans Patriot: Melibatkan generasi muda dan kalangan kampus dalam transmigrasi.
- Trans Karya Nusa: Membangun kawasan ekonomi.
- Trans Gotong Royong: Sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun kawasan transmigrasi.
Melalui program 5T, Kementrans ingin kawasan transmigrasi berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi baru dan mengentaskan kemiskinan dengan membangun dari bawah.
Viva Yoga juga mengungkapkan, sejak pertama kali program transmigrasi dilaksanakan, telah lahir 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 ibukota provinsi. Tiga ibukota provinsi yang lahir dari kawasan transmigrasi adalah Mamuju (Sulawesi Barat), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), dan Merauke (Papua Selatan).
