PADANG PARIAMAN — Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat menyediakan layanan administrasi kependudukan (adminduk) darurat bagi warga terdampak banjir di Nagari Seulayat Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (12/12/2025).
Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, Hani Syopiar Rustam, yang meninjau langsung lokasi, menyatakan bahwa layanan darurat ini didukung sarana bantuan dari pusat berupa Starlink, power station, dan solar panel portabel untuk memastikan pelayanan tetap berjalan.
“Bantuan ini bukan hanya simbol, tetapi wujud nyata komitmen Dukcapil untuk hadir di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan adminduk tetap berjalan meski dalam kondisi darurat,” ujar Hani Syopiar Rustam.
Pencetakan Dokumen dan Perekaman Perdana
Hani, didampingi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar Besri Rahmad, disambut oleh Kadis Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman Indra Utama. Kunjungan tersebut langsung meninjau proses penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi warga terdampak banjir.
Hani menekankan bahwa pelayanan adminduk harus menjangkau seluruh warga, termasuk mereka yang baru pertama kali merekam data. Hal ini merespons temuan kasus salah satu warga, Dedi Rahmansyah (36), yang belum pernah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) setelah merantau 20 tahun.
Untuk mempercepat pencetakan ulang dokumen, Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman menerima bantuan 4.000 keping blangko KTP-el dari pusat.
Jaminan Hak Dasar Warga
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman, Indra Utama, menegaskan bahwa posko darurat ini menjadi solusi cepat bagi masyarakat yang kehilangan KTP, Kartu Keluarga (KK), maupun akta kelahiran akibat bencana.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Dukcapil akan terus hadir untuk memastikan identitas warga tetap terjaga,” pungkas Indra.
Sementara itu, Kadis Dukcapil Provinsi Sumbar Besri Rahmad menjamin koordinasi pusat dan daerah berjalan baik demi memastikan hak dasar warga terdampak banjir tetap terjamin.
