Jombang, 27 Juni 2025 – Pelantikan Pengurus Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Jombang diwarnai kritik dari sejumlah pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Acara yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang ini turut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, H. Yandri Susanto, yang dalam kesempatan tersebut memberikan penghargaan kepada Bupati Jombang H. Warsubi sebagai “Bapak BPD Kabupaten Jombang”.
Kegiatan yang semula dijadwalkan sebagai “dialog interaktif bersama Menteri Desa PDT” ini justru didominasi oleh agenda pelantikan pengurus PABPDSI. Hal ini menuai kekecewaan dari pengurus Asosiasi BPD Nasional (Abpednas) Kabupaten Jombang, yang mengaku tidak mendapat informasi lengkap terkait pelantikan tersebut.
“Saat kami menerima undangan, yang tertulis adalah dialog interaktif. Jika sejak awal disebut pelantikan PABPDSI, mungkin kami tidak akan hadir,” ujar Achmad Zazuli, pengurus Abpednas Kabupaten Jombang, Jumat (27/6/2025).
Zazuli juga mengungkapkan bahwa mayoritas anggota BPD di Jombang—sekitar 2.600 orang atau 90 persen—merupakan bagian dari Abpednas. Ia mempertanyakan mengapa acara besar tersebut tidak melibatkan Abpednas secara resmi.
“Sebelumnya, kami sudah berdialog dengan Bupati dan dijanjikan bahwa pelantikan Abpednas akan dilakukan pada akhir Juni. Namun, justru yang terjadi pelantikan PABPDSI tanpa pemberitahuan,” tambahnya.
Sikap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahuddin, juga disorot karena menghindari permintaan wawancara dari wartawan yang ingin meminta klarifikasi terkait hal ini. Sebagai pembina organisasi BPD, ia dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Situasi ini memunculkan spekulasi tentang potensi konflik kepentingan antarorganisasi BPD di Jombang, serta dugaan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan acara. Publik kini menanti penjelasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Jombang mengenai polemik tersebut.
