JOMBANG – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” bersama Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Jombang menyoroti sejumlah kebijakan dan prioritas anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Ketua Umum DPP Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera”, Rahmat Putra Perdana, S.Pd., atau yang akrab disapa Mas Dana, didampingi Ketua DPC Kabupaten Jombang Dedik Muklasin, mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.
Mereka juga meminta agar penetapan prioritas anggaran benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara luas.
Soroti Rencana Kendaraan Operasional Kepala Desa
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian Ormas 212 adalah rencana pengadaan kendaraan operasional bagi kepala desa yang memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat.
Menurut Ormas 212, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai dasar kebijakan, urgensi, manfaat program, hingga sumber pembiayaan yang digunakan.
Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat mendapatkan informasi secara utuh dan tidak muncul kesalahpahaman terkait kebijakan tersebut.
Ormas 212 menegaskan tidak mempersoalkan suatu program sepanjang memiliki dasar yang jelas, dibutuhkan, dan memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
Namun, organisasi tersebut meminta setiap penggunaan anggaran publik tetap mempertimbangkan skala prioritas di tengah berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
Infrastruktur hingga Pelayanan Publik Diminta Jadi Prioritas
Selain persoalan kendaraan operasional kepala desa, Ormas 212 turut menyoroti sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Jombang.
Di antaranya adalah penggunaan anggaran yang lebih berorientasi pada pelayanan publik, percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, irigasi, serta fasilitas umum.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan juga dinilai perlu terus diperkuat sebagai kebutuhan mendasar masyarakat.
Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ketua Umum DPP Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera”, Rahmat Putra Perdana, menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Kami berharap seluruh kebijakan yang menggunakan anggaran negara benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Kami mendukung setiap program yang bermanfaat, namun juga mengajak pemerintah untuk membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan yang transparan kepada publik,” ujar Rahmat, Kamis (23/7/2026).
Berencana Ajukan Audiensi ke Pemkab Jombang
Sementara itu, Ketua DPC Ormas 212 Kabupaten Jombang Dedik Muklasin mengatakan pihaknya akan terus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Aspirasi tersebut, menurutnya, akan disampaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai tindak lanjut, DPP bersama DPC Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” berencana mengajukan permohonan audiensi kepada Pemkab Jombang.
Audiensi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog sekaligus memperoleh penjelasan langsung mengenai berbagai kebijakan yang menjadi perhatian publik, termasuk terkait prioritas penggunaan anggaran daerah.
Apabila diperlukan, organisasi tersebut juga menyatakan siap menyampaikan aspirasi secara damai dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.
Ormas 212 berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat dapat terus dibangun secara terbuka sehingga berbagai kebijakan strategis tidak hanya memiliki dasar yang jelas, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Berani karena benar, bermanfaat untuk rakyat,” menjadi pesan yang ditegaskan DPP Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” dalam menyampaikan sikapnya terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Jombang.
