Jakarta, 17 Juli 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030. Prosesi pengukuhan ini berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Dalam sambutannya, Mendagri menyambut baik pengukuhan Dewan Pengurus APKASI. Ia berharap asosiasi ini dapat menjadi wadah aspirasi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menyampaikan persoalan daerah kepada pihak terkait. Selain itu, Mendagri mendorong para bupati yang tergabung dalam APKASI untuk turut mencari solusi atas persoalan bangsa, termasuk isu politik berbiaya tinggi di daerah.
Mendagri juga menyarankan para bupati untuk mencari instrumen yang tepat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“BUMD kemarin kita bahas sudah di DPR bagaimana untuk memperkuat, salah satunya nanti saya mengusulkan Dirjen di Kementerian Dalam Negeri untuk menangani masalah BUMD,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD juga memerlukan upaya kepala daerah dalam mempermudah perizinan berusaha dan mendorong peran sektor swasta. Jika ekosistem bisnis swasta berkembang, akan terjadi peningkatan pendapatan baik di tingkat daerah maupun nasional.
Lebih lanjut, Mendagri mewanti-wanti para bupati agar menghindari praktik-praktik korupsi. Ia menekankan bahwa berbagai modus tindakan tercela tersebut sudah dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum.
Memahami bahwa para bupati menghadapi beragam persoalan, Mendagri menyarankan agar jajaran pengurus APKASI membentuk forum internal dengan melibatkan instansi terkait. Dalam forum tersebut, para bupati dapat menginventarisasi daftar permasalahan yang perlu diselesaikan.
“Kasus-kasus seperti inilah yang perlu mungkin diinventarisir oleh asosiasi bupati supaya bisa menjadi solusi. Karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin, aturan-aturan di tingkat provinsi, aturan di tingkat pusat juga mungkin mengunci [ruang gerak kewenangan daerah],” kata Tito.
Mendagri menyatakan siap hadir dalam forum tersebut bersama jajarannya di Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, diharapkan aspirasi para bupati terkait permasalahan daerah dapat tertangani secara konkret.
“Saya siap hadir untuk acara itu dengan Dirjen-Dirjen saya. Saya siap hadir ya, siap untuk membantu. Kita mencari solusi-solusi bersama yang ada. Win-win lah antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria. Hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, para pejabat di lingkungan kementerian/lembaga, serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
