Subang, 15 Juli 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data yang dikantonginya, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 4,98 persen pada triwulan I tahun 2025 secara year on year, melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,87 persen.
Apresiasi ini disampaikan Mendagri dalam acara Silaturahmi Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Daerah se-Jawa Barat di Lembur Pakuan Sukadaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (15/7/2025).
Mendagri menjelaskan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah, didominasi oleh kelompok usia produktif. Potensi ini, ditambah kekayaan sumber daya alam (SDA), perlu dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Usia produktif di Jawa Barat 69,75 persen yang dari umur 15 sampai 64 tahun. Artinya apa? Ini potensi,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) di Jawa Barat untuk memperhatikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan, belanja pemerintah bertujuan meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat, yang esensial untuk memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan menghidupkan sektor swasta.
“Konsumsi rumah tangga itu di atas 50 persen berkontribusi terhadap angka pertumbuhan ekonomi. [Faktor lainnya] investasi, kemudian juga industri, dan lain-lain,” ujarnya.
Maka dari itu, Mendagri mengingatkan pemda di Jawa Barat yang realisasi belanjanya masih rendah agar terus melakukan upaya peningkatan. Ia mengimbau para kepala daerah untuk rutin mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengetahui secara detail realisasi belanja masing-masing.
“Suruh mereka bacain Sekdanya [atau] Bappeda mungkin bacain berapa belanja tiap-tiap OPD, mana yang lemot mana yang kencang ketahuan nanti untuk ngejar belanja,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi pemda di Jawa Barat, seperti persoalan kemiskinan ekstrem, angka pengangguran, dan stunting. Berbagai persoalan ini perlu menjadi perhatian para kepala daerah agar terus melakukan perbaikan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Mendagri. Ia menilai forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk berkonsultasi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi kepala daerah. Dedi juga mengapresiasi respons cepat Mendagri saat ia menghubungi untuk berkoordinasi.
“Malam hari ini kita gunakan sebagai pertemuan konsultasi. Kemudian menyampaikan beberapa pokok pikiran [Mendagri] untuk diserap oleh para bupati, para wali kota,” ujarnya.
Forum ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jawa Barat, serta pejabat terkait lainnya.
Pejabat yang hadir mendampingi Mendagri antara lain Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sang Made Mahendra Jaya, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Maurits Panjaitan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta pejabat terkait lainnya.
